Minggu, 23
Maret 2014 19:24 WIB
SURYA Online, BATU - Rencana
Pemkot Batu membangun SMA Negeri 3 di Desa Sumbergondo, Kecamatan Bumiaji
mengalami kendala harga tanah yang mencapai Rp 1.000.000 per meter persegi.
“Tim appraisal yang akan
menghitung harga tanah di lokasi tersebut. Tidak mungkin kami membeli tanah
tersebut, tanpa mengacu hasil appraisal,” terang Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Eddy Murtono, Minggu (23/3/2014).
Diharapkan hasil taksiran tim
appraisal didapatkan angka yang lebih masuk akal karena jika harga tanah tidak
berubah, Pemkot Batu angkat tangan. “Kalau harganya tetap Rp 1.000.000 per
meter persegi, tentu kami tidak sanggup membelinya. Sebab jumlah anggaran kami
sangat terbatas,” ujarnya.
Selain itu, Eddy khawatir
dengan kasus hukum yang akan timbul jika memaksakan harga tersebut seperti yang
menimpa banyak pejabat di kota-kota lain yang masuk penjara gara-gara salah
menaksir harga.
“Salah sedikit saja dari harga
yang dikeluarkan tim appraisal maka panitia pengadaan tanah akan berurusan
dengan Kejaksaan atau kepolisian. Karena itu kita harus berhati-hati dalam
proses menaksir harga dan pembebasan lahan ini,” katanya.
Saat ini BPKAD Kota Batu
menyiapkan anggaran Rp 15 miliar untuk tiga sarana pendidikan di Kota Batu.
Yakni untuk pembebasan lahan SMAN 3 Kota Batu, pendirian green house
sebagai lokasi kegiatan pelatihan bidang pertanian dan mendirikan gedung SMPN
5, Kota Batu di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji.
Eddy menambahkan, ada tawaran
lokasi SMAN 3 Kota Batu di tanah kas desa, namun itu dianggap justru akan
semakin ribet karena Pemkot harus memberikan tanah pengganti kepada desa
terkait. “Prosesnya justru semakin panjang jika kita gunakan tanah milik
desa. Belum izin ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mencari tanah
pengganti yang sama luasnya,” tandas Eddy Murtono.
Sementara Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso terkesan
hati-hati dalam proses pengadaan tanah SMAN 3. Punjul mengaca pada Tahun
2010-2011, banyak pejabat Pemkot Batu yang terjerat hukum karena terlibat
pembelian tanah untuk kantor Dinas Pengairan dan Bina Marga, Kota Batu.
“Kita harus menggunakan tim appraisal independen agar tidak
dianggap kolusi. Kita sebenarnya sepakat sekolah itu dibangun di Bumiaji karena
di sana belum ada SMA. Namun jika harganya terlampau mahal kita tidak akan
beli,” pungkas Punjul.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar