Jumat, 12 Januari 2018

Ini Dia Lima BUMDES Terbaik di Pulau Jawa

Satu persatu para jawara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mulai bermunculan. Ini adalah fakta keberhasilan yang mulai dipetik desa-desa di berbagai pelosok Indonesia berkat kehadiran BUMDes di desanya. Siapa sajakah mereka dan apa sajakah yang mereka kembangkan sehingga layak disebut sebagai BUMDes juara. Berikut ini lima BUMDes hebat yang baru-baru ini di rilis kemendesa sebagai BUMDes paling terbaik di Pulau Jawa.
  1. BUMDes Karangkandri Sejahtera
Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan Cilacap memanfaatkan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebagai peluang usaha. Desa ini lalu mendirikan BUMDes dengan unit usaha suplier berbagai kebutuhan untuk PLTU. BUMDes Karangkandri Sejahtera menyuplai batu bolder yang dibutuhkan PLTU. Hasilnya, dana yang sudah masuk ke BUMDes ini mencapai Rp. 7 Milyar. Belum termausk tagihan yang mencapai Rp. 5 Milyar. Besarnya profit yang diciptakan BUMDes ini membuat BUMDes ini mendapatkan sebutan BUMDes terbaik di Jawa.
  1. BUMDes Tirta Mandiri
Foto-fotonya tersebar luas di media sosial dan Google. Itulah obyek wisata Ponggok, Desa Ponggok, Kecamatan Polan, Klaten. Kolam renang alami yang memiliki segudang atraksi unik bagi para pengunjungnya. Para pengunjung bisa mengambil gambar dirinya di dalam air dengan segala macam kegiatan seperti berpose naik motor, bahkan duduk sembari menghadap laptop.
Sejuknya air alami dengan dasar kolam yang dibiarkan natural membuat kolam ini menjadi taman bawah air luar biasa. Pesona inilah yang menyedot ribuan pengunjung datang ke sana setiap hari. Hasilnya, Rp. 6 milyar dibukukan setiap tahun oleh obyek wisata ini. Itu baru dari sisi wisatanya. Ponggok juga mengembangkan budidaya air tawar dan menjadi pusat kuliner berbasis perikanan yang juga ramai mendatangkan pengunjung dari luar daerah.
  1. BUMDes Srisadani, Kedungprimen, Bojonegoro
Sudah tradisi bagi petani di daerah Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, untuk menjalankan pertaniannya mereka menyedot air dari Bengawan Solo yang legendaris itu. Kebutuhan air yang besar bagi pertanian membuat biaya pengairan bagi persawahan menjadi putaran bisnis tersendiri. Inilah yang dibidik Srisadani.
BUMDes srisadani mengembangkan usaha pompanisasi sewa tero bidang pertanian dan memperoleh pendapatan Rp. 1,3 milyar per tahun.
  1. BUMDesa Tirtonirmolo
BUMDes milik warga Desa Kasihan, Bantul ini mengembangkan unit usaha simpan-pinjam. Berangkat tahun 1990 dengan modal Rp. 1 juta dan tambahan modal Rp. 10 juta,  kini simpan-pinjam ini telah mencetak omset Rp. 8,7 milar.
Bukan hanya simpan pinjam yang meraksasa, keberadaan sistem perbankan desa ini juga telah mendorong terciptakanya peningkatan ekonomi di kalangan pelaku UMKM di desa itu. Simpan pinjam Tirtonirmolo membuktikan diri mampu mendorong berbagai potensi desa menjadi pendapatan warga.
  1. BUMDes Sejahtera Bleberan
Hanya dalam beberapa tahun air terjun Sri Getuk di Desa Bleberan, Gunungkidul, Yogyakarta, menjadi obyek wisata yang menyedot kunjungan luar biasa. Bak meteor, Sri Getuk melesat menjadi obyek wisata yang mendatangkan pendapatan Rp. 2 milyar setahun. Bukan itu saja, banyaknya kunjungan wisata juga mendorong banyak usaha baru tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat.
Itulah lima jawara BUMDes di Jawa. Desa-desa itu, dengan beragam potensi yang dimilikinya, dengan cara yang unik membuktikan diri mampu menciptakan lompatan besar dengan BUMDes. Bagaimana dengan desa Anda? (aryadjihs/berdesa).  
Sumber berita : http://www.berdesa.com

Teknik Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.Pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib dan terencana yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa terdiri atas:
  1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil Kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
  3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD); Rasio penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayan masyarakat.
  4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
  5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten/Kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.Sumber pendapatan desa dari perolehan bagian pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
Bantuan keuangan kepada desa (dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota), serta Alokasi Dana Desa disalurkan melalui kas desa. Pemberian hibah dan sumbangan tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APBDesa. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Teknik Penganggaran Desa

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDes) pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena pentingnya anggaran tersebut maka perencanaan anggaran/penyusunan anggaran juga menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan
belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dalam proses perencanaan anggaran dikenal adanya siklus anggaran yang meliputi tiga tahap sebagai berikut.
  1. Tahap Persiapan Anggaran
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.
  1. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Setelah APBDes disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan pengendalian manajemen.
  1. Tahap Pelaporan dan Evaluasi
Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.
APBDesa mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh Pemerintah Desa untuk suatu periode tertentu. Teknik dasar penganggaran dalam penyusunan APBDesa sebagai berikut :
  1. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APBDesa.
  2. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
  3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundangundangan.
  4. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.                     Sumber :  http://www.berdesa.com

Cara Desa ‘Memungut’ Uang dari Warga Secara Sah

Jika Anda tinggal di desa pasti tak akan asing dengan istilah satu ini ‘pungutan’ alias sejumlah uang yang harus dibayarkan pada pemerintahan desa untuk keperluan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya pungutan untuk memperbaiki jalan kampung atau untuk pembiayaan peringatan Ulang Tahun Desa.
Meski jumlahnya tidak terlalu besar namun seringkali adanya pungutan memunculkan banyak ‘auara sumbang’ dari warga terutama mengenai dasar hukumnya.  Apakah ‘pungutan’ adalah langkah yang diperbolehkan dan jika iya, bagaimana cara yang seharusnya dilakukan desa dalam menerapkan kebijakan mengenai pungutan?
Sebenarnya kata ‘pungutan’ hampir tidak dikenal dalam aturan hukum mengenai desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebut, salahsatu sumber pendapatan desa berasal dari retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota. Jika ada pendapatan desa dari masyarakat, namanya swadaya dan partisipasi. Tetapi untuk bisa mendapatkan dana seperti ini tidak boleh sembarangan, harus ada dasar hukumnya berupa Peraturan Desa.
Menilik ke belakang, berdasar UU No 28/2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar Undang undang, dengan tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Jadi, retribusi dan pajak berasal dari alokasi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Istilah pungutan dalam UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan perancangan /penyusunan peraturan desa. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dari pemahaman ini maka apapun mengenai pungutan desa harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa yang di evaluasi oleh Bupati/Walikota.
Dari beberapa acuan di atas maka sebagai sebuah sumber pendapatan desa, jika memang pemerintah desa memungut dana dari warganya, maka dana itu dinamakan swadaya dan partisipasi dan menjadi pendapatan asli desa, bukan termasuk pajak daerah maupun retribusi daerah. Pemerintah memang diperkenankan menerima pendapatan desa dari masyarakat tetapi sekali lagi, itu sifatnya swadaya dan partisipasi saja.
Sumber :  http://www.berdesa.com

Kamis, 11 Januari 2018

Inilah Syarat-syarat RKP Desa 2018

Untuk bisa mencairkan dana desa maka pemerintah desa harus lebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintahan  Desa (RKP Desa). Mengenai tahapan yang harus dilakukan desa dalam menyusun RKP sudah ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
RKP mulai disusun pada Juli tahun berjalan hingga ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Hanya saja untuk RKP 2018 bakal ada beberapa yang berbeda. Soalnya, Kemendesa PDTT menetapkan empat program prioritas yang harus dilakukan semua desa dengan menggunakan dana desa yang mereka terima. Apa saja yang diinginkan Kemendesa PDTT dari desa-desa dalam RKP-nya?
Produk Unggulan Perdesaan
Kementerian Desa ingin setiap desa melahirkan produk unggulan desa yang sesuai dengan kluster atau tingkatan ekonomi desa yang sedang disusun Kemendesa. Kabupaten akan menjembatani kegiatan ini melalui Peraturan Bupati. Produk unggulan desa atau kawasan perdesaan adalah program nasional Kemendesa saat ini.
Embung Air Desa
Embung desa menjadi prioritas yang harus dibangun dengan dana desa karena selama ini pengembangan produk pertanian terhambat oleh kurangnya air. Maka embung diyakini bakal menyuplai air dan meningkatkan produktivitas pertanian. Program yang bertujuan untuk membangun swasembada pangan ini dianggarkan sekitar Rp 200 – 500 juta rupiah setiap desa.
Badan Usaha Milik Desa
Pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) adalah prioritas yang harus dilakukan oleh desa dengan dana desa. Saat ini pemerintah juga berencana mengembangkan PT. Mitra Bumdes Bersama yang sahamnya dimiliki oleh desa.
Sarana Olah Raga
Pembangunan sarana olah raga adalah salahsatu yang masuk dalam prioritas dana desa 2018. Kemendesa menginginkan Pemerintah Desa mengucurkan Rp.50 samapai Rp.100 juta untuk pembangunan sarana olah raga di desanya masing-masing.
Itulah empat syarat yang harus dipenuhi desa dalam RKP Desa 2018. Selain itu kini Kemendesa mewajibkan setiap desa membangun transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari setiap desa. Bentuknya, setiap desa wajib memasang baliho yang berisi informasi mengenai seluruh penggunaan dana desa mulai dari rencana penggunaan dana desa 2018 hingga realisasi dana desa 2017. 
Sumber : http://www.berdesa.com

Program Swakelola Dana Desa, Begini Contohnya

Mulai Januari 2018, Kemendesa PDTT memastikan dana desa harus dikelola dengan pola Swadesa. Dana desa juga diprioritasnya menjadi kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga desa. Tetapi sebenarnya seperti apakah kegiatan yang dimaksud dengan model swakelola ini, Program Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya ( K/L/D/I) sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.Berikut ini adalah contoh penggunaan dana desa secara swakelola.
Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta adalah salahsatu yang sedang melakukan proses ini. BUMDes Pendowomulyo, nama BUMDes Pendowoharjo berencana mendirikan minimarket di desa mereka. Minimarket itu bakal menjual beragam kebutuhan sehari-hari warga. Keunggulannya adalah, minimarket ini nanti bakal menjual beragam produk yang dibuat warga Pendowoharjo sendiri.
Tetapi desa ini belum memiliki bangunan untuk calon minimarket mereka karenanya mereka harus menyiapkan bangunan yang siap ditempati si minimarket. Yang dilakukan adalah, dana desa bakal dikucurkan untuk membangun bangunan itu. Ditangani TPK, bangunan ini akan dikerjakan warga desa setempat sebagai tenaga kerja. Berbagai kebutuhan seperti besi, pasir, semen, kayu dan sebagainya, semuanya dibeli di toko-toko di desa ini.
Bukan hanya itu, tenaga kerja yang akan mengoperasikan toko itu juga harus warga asli desa ini. Tak perlu kawatir soal keahlian karena BUMDes sudah menyiapkan para tenaga pelatih manajemen, yakni orang-orang yang bekerja di sektor retail yang kebetulan juga warga desa ini. Jadi, hampir semuanya dilakukan oleh warga desa ini sendiri.
Contoh berikutnya dilakukan serombongan pemuda Dusun Seropan, Desa Muntuk, Dlingo, Bantul. Mereka menyulap beberapa bukit yang berupa semak belukar menjadi obyek wisata alam dengan pemandangan mengagumkan. Dikomandani beberapa pemuda, mereka meminta digelar rapat dusun. Di forum itu salahsatu pemuda menjelaskan peluang pengembangan wisata alam yang mereka bisa miliki. Hanya saja hal itu butuh kebersiadaan para pemilik lahan perbukitan yang mereka incar. Hasilnya?
Sebanyak 14 orang pemilik lahan dengan senang hati menerima dan mendukung ide para pemuda dan menyerahkan nasib beberapa bukit itu. Para pemuda lalu bergerak dengan cara mereka sendiri. Mereka melakukan kerja bakti membersihkan semak, mereka menata bebatuan menjadi jalan-jalan setapak, mereka memotong beberapa batang pohon, dibelah-belah kayunya dan dimanfaatkan rantingnya menjadi panggung-panggung tempat duduk pengunjung nantinya.
Bukan itu saja, mereka mengumpulkan kayu-kayu bekas dari seluruh warga lalu disulap menjadi gubug-gubug kayu tradisional yang membuat tempat ini menjadi sangat indah untuk berfoto. Semua itu mereka lakukan sendiri dengan biaya hasil iuran warga sekampung. Tidak ada upah di sini karena semuanya baru mereka mulai. Selama 1- bulan setiap sore anak-anak muda itu mengusung batu, memotong kayu, menata area, membuat papan petunjuk, menyiapkan lahan parkir dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan tangan-tangan mereka sendiri.
Tokoh penggerak program ini Sumarno kepada Berdesa.com menyatakan, ada banyak pengusaha menawarkan uang untuk mengembangkan obyek itu, untuk membangun warung, membangun cottage dan melengkapo sarana prasarana seperti kamar mandi dan sebagainya. “ Tapi semua itu kami tolak karena kami tidak ingin nantinya hanya menjadi penonton di desa kami sendiri. Jadi semuanya kami kerjakan sendiri dibantu pemerintahan desa,” katanya.
Melihat antusiasme dan kreativitas para pemuda, pemerintah desa kemudian memberikan anggaran untuk membangun kamar mandi dan berbagai infrastruktur yang menjadi kewajiban desa seperti akses jalan dan sebagainya.
Para pemuda juga menolak tawaran dana dari beberapa tokoh partai politik dan anggota DPRD. Para pemuda tidak mau obyek wisata itu nantinya akan diklaim banyak pihak sebagai karya orang-orang luar desa untuk tujuan politik dan sebagainya.
Kini obyek itu sudah ramai didatangi wisatawan. Lagi- lagi, petugas parkir, pengelola warung makan, tour leader dan sebagainya, semuanya dilakukan warga setempat. Para pemuda kampung ini bahkan sudah mendapatkan pekerjaan baru mereka menjadi pengelola wisata setelah bekerja keras berbulan-bulan. Dua contoh di atas menunjukkan semangat desa membangun telah membangkitkan peran dan kreativitas warga desa sehingga dana desa sebenarnya bisa difungsikan sebagai stimulant bagi pergerakan sosial berdasar kebersamaan warga dalam bentuk gotong-royong. Bagaimana dengan desa Anda? 
Sumber : http://www.berdesa.com