Senin, 29 Agustus 2016

Dana Desa Diminta Dikucurkan ke BUMDes


Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Sandjojo ingin mengalokasikan dana desa ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alokasi tersebut diharap dapat menumbuhkan produksi masyarakat yang mandiri.

Eko mengatakan, tahun ini pemerintah pusat menggelontorkan dana desa Rp 47 triliun dan akan meningkat tiap tahunnya. Tahun depan, dana itu akan naik menjadi Rp 70 triliun, naik lagi menjadi Rp 103 triliun hingga Rp 111 triliun pada tahun berikutnya. Menurutnya, sejauh ini dana tersebut kebanyakan digunakan untuk infrastruktur. Padahal, banyak desa yang telah memiliki infrastrukur baik. "Akhirnya dibikin buat bangun gedung, ngecat kantor kelurahan," katanya saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/8).

Namun kini, atas persetujuan Presiden Joko Widodo, dana tersebut akan dialihkan ke pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan membentuk BUMDes. Dengan diaktifkan dan berkembangnya BUMDes, akan dapat menjadi lembaga keuangan mikro yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Kalau ada yang BUMDesnya berkembang, bisa kita jadikan percontohan," ujarnya.
Dikutip dari :REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA

Minggu, 28 Agustus 2016

Pemerintah Desa Tulungrejo Mengikuti Karnaval tingkat Kota Batu Dalam Rangka HUT Kemerdekaan RI

 Karnaval diikuti oleh Kepala Desa Tulungrejo Suliono beserta istri.



Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Tulungrejo pun juga turut serta.

 Kepala Dusun Junggo Nurhadi

Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Tulungrejo Suwono pun turut serta.

Kepala Dusun Gondang pun ikut beraksi.


Ibu PKK, Karang Taruna, Ketua RT dan Ketua RW pun turut serta berjalan kaki.

Jumat, 26 Agustus 2016

Tiga Desa Wakili Kota Batu di Ajang Kota Sehat

Juru Pemantau Jentik (Jumantik) Desa Oro-Oro Ombo mampu menurunkan angka penderita demam berdarah tanpa fogging. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian Tim Verifikasi Kota Sehat tingkat Provinsi Jawa Timur saat datang ke Kota Batu, Kamis (25/8).
Sebelum berkeliling Desa, Tim datang ke Balaikota Among Tani Batu dan menerima pemaparan  konsep Batu Kota Sehat yang disampaikan Forum Kota Batu Sehat (FKBS).
Diketahui, 2 Desa 1 Kelurahan yang ada di Kota Batu telah dijadikan perwakilan dalam penilaian Kota Sehat tingkat Propinsi. Desa tersebut antara lain, Desa Bumiaji, Desa Oro Oro Ombo dan Kelurahan Dadaprejo mewakili Kota Batu dalam penilaian.
Ketua FKBS, Salma Safitri menjelaskan, pemilihan dua desa dan satu kelurahan untuk mewakili Kota Batu ini dikarenakan masing-masing Desa/ Kelurahan memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya, di Kelurahan Dadaprejo. Sejak tahun 2014 lalu warga Kelurahan Dadaprejo bebas buang air besar (BAB) sembarang tempat. “Artinya seluruh warga Kelurahan Dadaprejo sudah memiliki jamban di rumahnya. Ditambah kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah mandiri,”ujar Salma, Kamis (25/8). Saat ini di Kelurahan Dadaprejo terdapat 26 titik bank sampah. Warganya bisa memilah sampah organik dan non organik. Sampah organik dikelola menjadi kompos, sedangkan sampah non organik dibawa ke bank sampah.  Kemudian di Desa Bumiaji, selama ini kader kesehatan desa berhasil mengurus lansia. Lansia di Desa ini setiap Minggu diberi pelayanan kesehatan, diajak senam lansia, dan penambahan asupan gizi.
“Lansia di Desa Bumiaji sangat diperhatikan kesehatannya. Kader Kesehatan Desa selalu membantu lansia yang sakit untuk dibawa ke Puskemas. Serta pelayanan lainnya,” tambah Salma.
Selanjutnya di Desa Oro Oro Ombo, juru pemantau jentik (Jumantik)-nya sanggup menurunkan angka penderita demam berdarah tanpa fogging. Artinya jumantik Desa Oro Oro Ombo, bekerja sama dengan siswa SD-SMA, ibu PKK tingkat RT untuk memantau jentik nyamuk demam berdarah dibak penampungan air milik warga.
Sementara, Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko berharap, Batu menjadi kota sehat tidak sebatas diwakili Desa Oro Oro Ombo, Bumiaji dan Kelurahan Dadaprejo. Semua desa dan kelurahan harus mampu meningkatkan derajat kesehatan penduduknya. Pemerintah desa dan kelurahan harus menambah fasilitas taman bermain untuk warganya.
“Harapan kita selain kondisi lingkungan yang sehat. Pikiran warga harus sehat semua. Supaya bisa hidup tenang dan tentram,” ujar Walikota. [nas]


Selasa, 23 Agustus 2016

Imbau Manfaatkan Dana Desa Sesuai Tipologi Desa

Peliknya permasalahan pemanfaatan Dana Desa (DD) di Kota Batu, memaksa DPRD Kota ini mengirimkan utusannya untuk berkonsultasi ke Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta.
Hasilnya, Dewan mendapatkan celah untuk tetap bisa memanfaatkan DD dengan maksimal. Dalam konsultasi tersebut, Dewan mendapatkan pengarahan bahwa Dana Desa tidak harus dimanfaatkan untuk pembangunan infra satruktur Desa. Tetapi juga bisa disesuaikan dengan tipologi desa yang dimiliki. Jika Desa tersebut memiliki tipplogi sebagai Desa Wisata, atau Desa Pertanian, maka Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kedua hal tersebut.
“Jadi Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan tentang kepariwisataan kepada Warga Desa. Asalkan pengadaan kegiatan pelatihan itu didasarkan hasil dari Musyawarah Desa (musdes),”ujar salah satu anggota Tim DPRD Batu yang berkonsultasi ke Jakarta, Heli Suyanto, Senin (22/8).
Diketahui, selama ini Pemkot Batu mengalami kekhawatiran dalam pemanfaatan Dana Desa. Dikhawatirkan muncul tumpang tindih antara pembangunan yang didanai Dana Desa dan program pembangunan SKPD yang didanai APBD Kota. Akibatnya, pencairan DD untuk Desa-Desa di Kota Batu sempat tertunda dalam 2 tahun terakhir.
Selama ini, kata Heli, Pemda dalam hal ini Pemerintah Kota hanya menerima laporan atas penggunaan Dana Desa. Adapun SPJ atas penggunaan DD diberikan kepada Lembaga Desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kondisi ini menimbulkan kegamangan terhadap Walikota Batu terhadap pemanfaatan DD.
“Karena dana pembangunan Desa dari APBD Batu sudah tinggi, maka agar serapan DD tetap tinggi maka  dibelanjakan untuk ‘keperluan yang lain’. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan Walikota,”jelas Heli.
Diketahui, dalam 2 tahun terakhir Dana Desa untuk Kota Batu terus mengalami penundaan pencairan. Padahal Pemerintah Desa sudah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang di dalamnya terdapat pemanfaatan bantuan Dana Desa dari Pemerintah Pusat.
“Pada dasarnya Pemerintahan Desa di Kota Batu telah siap untuk memanfaatkan Dana Desa dengan telah menyusun APBDes. Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah tahun ini Dana Desa tersebut bisa cair,”ujar anggota Komisi A, Usman,ST
Cair tidaknya Dana Desa tahun ini, kata Usman, tergantung kepada sikap dan kebijakan Eksekutif. Karena saat ini Pemkot terus disibukkan dengan penyelesaian KUA PPAS dan PAK. Padahal pencairan Dana Desa ini akan dicairkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tersebut. [nas]
Sumber : Bhirawa online

Calon Kepala Desa Se-Batu Diberi Pembekalan, Ini Tujuannya

Pemkot Batu akan memberikan pembekalan kepada bakal calon kepala desa. Pembekalan tersebut berbeda dari pembekalan yang dilakukan sebelumnya yakni kepada Kepala Desa terpilih saja.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Batu, Suliyanah mengatakan, kegiatan pembekalan kepada Calkades yang akan mengikuti Pilkades serentak merupakan perintah Wali Kota Batu. Dimana para Calkades tersebut harus memahami serta mengetahui tugas dan pemerintahan.
"Dengan begitu diharapkan para Calkades akan mengerti tugas yang bakal diembannya kelak bila terpilih menjadi Kades," kata Suliyanah, Senin (22/8/2016).
Disamping itu, dikatakan Suliyanah, seorang Calkades harus mengetahui berbagai regulasi terkait Pemerintahan yang ada sekarang ini. Dengan demikian nantinya para Calkades yang tidak terpilih bisa mempertimbangkan untuk menerima hasil Pilkades sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada.
"Kalau memahami dan mengerti regulasi tentu para Calkades kecil kemungkinan untuk mempersoalkan hasil Pilkades serentak karena semuanya sudah sesuai aturan," tandas Suliyanah.
Pilkades serentak di Kota Batu dijadwalkan digelar pada 29 September 2016. Ada lima desa yang akan melangsungkan Pilkades serentak. Yakni Desa Pesanggrahan, Pandanrejo, Bulukerto, Sumber Gondo, dan Sumber Brantas.
Anggota Komisi A DPRD Kota Batu, Usman mendukung langkah Pemkot memberikan pembekalan kepada para Calkades yang bakal bertarung dalam Pilkades serentak. Bila para Calkades memahami regulasi dan aturan maka mereka bisa bersaing sehat dalam Pilkades.
Disamping itu, dengan diterimanya pembekalan oleh PemkotBatu maka para Calkades akan mengerti dan memahami terhadap tugas-tugas yang bakal menjadi tanggung jawabnya. Mulai dari memberi pelayanan pada masyarakat, mengayomi, membantu kepentingan warganya, dan sebagainya.
"Yang jelas, kami setuju bila Calkades diberi pembekalan terlebih dahulu. Dan itu merupakan perubahan kebiasan yang baik dalam Pilkades," tutur Usman.
Sumber : Surya online Malang

Minggu, 21 Agustus 2016

Tujuh Strategi Pelayanan Publik di Desa

Drs. H. Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur memberikan strategi menjalankan pelayanan publik bagi masyarakat di desa. Ada tujuh bentuk pelayanan publik bagi Kepala Desa agar terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan desa.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul panggilan akrab Wakil Gubernur Jawa Timur dihadapan ratusan Kades (Kepala Desa) pada Diklat Pengembangan Kapasitas SDM di Badiklat Prov. Jawa Timur Jl. Kawi No. 41 Kota Malang.
Gus Ipul mengatakan, tujuh strategi tersebut merupakan langkah strategis bagi Kades di dalam memajukan pembangunan di setiap desa yang ada di Jawa Timur. Ketujuh strategi tersebut diantaranya kepercayaan, berorientasi kepada kepentingan publik, budaya saling menghormati, berpikir strategis, akuntabilitas, kepemimpinan berbasis nilai dan penghargaan.
Gus Ipul sapaan akrabnya menjelaskan, strategi pertama yang harus dimiliki kades adalah harus memiliki kepercayaan dan kolaborasi. Pelayanan publik yang dibangun oleh Kades berfokus pada terbangunnya hubungan berbasis kolaborasi dan kepercayaan antar sesama warga yang ada di desa.
Kedua, berorientasi kepada kepentingan publik. Artinya, Kades di dalam membangun suatu gagasan harus kolektif serta mengutamakan kepentingan publik dengan tujuaan untuk menciptakan kepentingan bersama. Strategi selanjutnya adalah, budaya saling menghormati juga  harus dikembangkan setiap masyarakat desa.
Startegi berpikir strategis dan bertindak demokratis. Artinya, segala kebijakan dan program Kades terhadap pemenuhan kebutuhan publik, harus dicapai melalui cara paling efektif dan paling bertanggung jawab melalui usaha kolektif.
Gus Ipul juga menempatkan Akuntabilitas pada strategi kelimanya. Akuntabilitas yang dimaksud adalah Kades harus transparan dengan mematuhi undang-undang yang memiliki nilai, komunitas, norma politik, standar profesional dan kepentingan bersama.
“Kades harus mematuhi undang-undang dalam hal pengelolaan anggaran desa. Dalam urusan pengelolaan keuangan harus tetap berpijak pada aturan yang ditetapkan. Itulah yang dinamakan Akuntabilitas,” imbuh Gus Ipul.
Kepemimpinan berbasis nilai, menjadi strategi keenam. Kades harus menggunakan kepemimpinan yang berbasis nilai untuk disepakati dan dianut secara bersama dalam menjalankan pemerintahan. Kades tidak boleh menyetir masyarakat guna kepentingan pribadi.
Strategi terakhir atau ketujuh adalah penghargaan. Ia menerangkan, bahwa pemberian penghargaan kepada orang tang berprestasi menjadi hal yang harus dilakukan oleh Kades. Organisasi publik akan berhasil jika bekerja berdasarkan prinsip kolaborasi dan kepemimpinan yang didasari pada penghargaan terhadap semua orang.
Dari kesemuanya, Gus Ipul menyimpulkan bahwa muara dari pelayanan publik tersebut adalah terbentuknya citra positif Kades dalam mencapai kemajuan desanya. Desa harus mempunyai citra positif dan keunikan. Citra positif muncul dari pemanfaatan potensi desa yang di kelola dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Sumber : SeputarMalang.Com 

Gus Ipul Ajak Sekdes Jaga Keseimbangan Pembangunan

Sekretaris Desa (Sekdes) diajak untuk menjaga keseimbangan pembangunan di desa. Hal ini untuk mencegah masyarakat desa urbanisasi besar-besaran ke kota. Demikian disampaikan Drs. H. Saifullah Yusuf Wagub Jatim saat memberikan paparan di depan 240 sekdes dalam acara Diklat Peningkatan Kualitas SDM Sekretaris Desa di wilayah Pemprov Jatim TA. 2016 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemprov Jatim di Jalan Kawi, Kota Malang, Senin (8/8/2016).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim ini, tidak dapat dipungkiri saat ini banyak masyarakat desa yang mengadu nasib ke kota. Ia tidak mempermasalahkan hal ini asalkan dibekali dengan kemampuan dan keterampilan. “Yang jadi masalah adalah ketika orang-orang urbanisasi dan tidak punya keterampilan, yang ada mereka akan jadi pengangguran di kota dan menjadi masalah baru di perkotaan”, ungkap Gus Ipul.
Mengantisipasi hal ini, ia minta para sekdes untuk menjaga keseimbangan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat. Para sekdes diharapkan mampu menjalankan program-program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Bapak Ibu adalah wakil pemerintah di tingkat desa, jadi kesuksesan dan kemajuan desa ada di tangan bapak ibu sekalian, kalau desa sukses, Provinsi Jatim juga akan sukses”, ujar Gus Ipul.
keberadaan Sekdes penting dalam mendukung jalannya pembangunan dan pemerintahan di desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa, Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) harus dapat bekerja sama dengan baik dan berjalan seirama. Ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada tiga hal penting yang menjadi perhatian, yakni penguatan peran kepala desa dan perangkat desa, optimalisasi anggaran desa dalam konteks hak dan kewajiban masyarakat, serta pengawasan kinerja pemerintah dan keuangan desa diperkuat. Oleh karena itu, ia meminta agar para sekdes dapat menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik.
Di akhir sambutan, Gus Ipul mengajak Sekdes untuk mengajak warganya agar hidup bertetangga yang baik sebagai lingkup terkecil di masyarakat. Mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dan musyawarah mufakat, sebagai ciri Bangsa Indonesia.
Dalam pelaksanaan diklat ini, Badiklat Prov. Jatim bekerjasama dengan Center for Security and Welfare Studies (CSWS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Sumber :SeputarMalang.Com

Petani Kota Batu Dapat Pupuk Organik Gratis

Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung tidak hanya akan memberi manfaat kepada Warga Kota Batu. Tetapi TPA ini juga akan bermanfaat bagi Kota/ Kabupaten lain di sekitar Kota Batu. Hal ini disampaikan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko, saat melakukan inpseksi mendadak (sidak) ke TPA Tlekung, Kamis (18/8).
Diketahui, saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Batu sedang melakukan pengembangan di TPA Tlekung. Direncanakan, di TPA ini tak hanya menjadi tempat penampungan sampah saja. Tetapi juga menjadi tempat pengolahan sampah untuk dijadikan pupuk. “Dengan pengolahan sampah menjadi pupuk ini, ke depan para Petani Kota Batu bisa mendapatkan pupuk organik secara gratis,”ujar ER, panggilan akrab Eddy Rumpoko di sela-sela sidak.
Untuk merealisasikan rencana itu, saat ini Pemkot tengah mengerjakan pembuatan konstruksi tempat pengolahan sampah di TPA Tlekung. Dan untuk pengerjaan konstruksi ini Pemkot telah menyediakan dana sebesar Rp12 miliar. Dan ditargetkan, pengerjaan konstruksi ini bisa rampung sebelum pergantian tahun.
Ketika konstruksi telah siap, pada tahun berikutnya (2017), Pemkot akan melakukan pengadaan mesin/ alat pengolah sampah. Anggaran yang disediakan juga tak sedikit. Disiapkan dana sebesar Rp30 miliar untuk membeli dan memasang alat tersebut di TPA Tlekung. Melalui mesin ini, sampah yang dibuang di sana akan diolah untuk kemudian dijadikan pupuk.
“Dan pupuk ini sangat dibutuhkan para Petani Organik Kota Batu agar tanaman organik yang mereka tanam bisa subur. Dan pupuk ini akan kita bagikan kepada mereka secara gratis,”jelas ER.
Keberadaan TPA Tlekung yang bisa menghasilkan pupuk, lanjutnya, tak hanya memberikan manfaat bagi para petani. Tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi Kota/ Kabupaten lain di sekitar Kota Batu. Maksudnya, daerah lain seperti Kota Malang dan Kabupaten Malang juga bisa mengirimkan sampahnya ke TPA Tlekung untuk dijadikan pupuk. “Dengan langkah ini tentu bisa memberikan tambahan PAD bagi Kota Batu,”ujar ER. Dan ditargetkan pada tahun depan pengolahan sampah menjadi pupuk di TPA Tlekung sudah bisa beroperasi.  [nas]

Stop Narkoba Lewat Lomba Pidato

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap (P4GN)  tidak harus melalui sosialisasi kepada masyarakat. Tindakan tersebut juga bisa dilakukan dengan lomba pidato dengan tema stop narkoba, seperti yang terlihat di Balai Dusun Junggo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Sabtu (21/8) kemarin.
Peserta lomba pidato tersebut adalah para Srikandi Satgas Anti Narkoba. Mereka adalah para perempuan yang selama ini getol melakukan tindakan P4GN terhadap keluarga hingga lingkungan. Mereka beradu ide sekaligus harus bisa menyampaikan dengan baik saat lomba pidato.
‘’Ide dan bagaimana cara menyampaikannya, hal itu sangat penting dalam berpidato,’’ ungkap Edi HK, Kasi P2M BNN Kota Batu kepada Malang Post, kemarin.
Menurutnya, lomba pidato stop narkoba diikuti sebanyak 15 orang, kemarin. Mereka mengikuti lomba pidato tersebut masih dalam babak penyisihan. Sebanyak lima orang akan dipilih juri dan berhak mengikuti grand final bersamaan dengan puncak acara gelar seni budaya P4GN yang berlangsung di kantor BNN Kota Batu, Minggu (21/8) hari ini.
‘’Lima orang tersebut juga harus memiliki penampilan lebih OK karena akan berpidato di hadapan massa lebih banyak,’’ tegasnya.
Sementara itu puncak gebyar seni dan budaya yang berlangsung hari ini dipastikan akan meriah. Kegiatan akan diawali gerak jalan sehat tanpa narkoba, bazaar, senam, hiburan music, pembagian doorprize, kuda lumping, bantengan, sandukan reog dan pagelaran wayang kulit.
‘’Kegiatan akan dilakukan mulai pagi hingga sore. Khusus wayang kulit digelar malam hari,’’ pungkasnya. (feb)