Pelaku Usaha Wisata Desa Tulungrejo Ikuti Pendidikan Pariwisata di Bali

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Tulungrejo, Kota Batu mendapat pendidikan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur setelah masuk dalam lima besar lomba Pokdarwis se Jawa Timur.

Pendidikan tersebut diselenggarakan di Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Bali pada akhir bulan November lalu.

Dalam program pelatihan ini, Pokdarwis Desa Tulungrejo diwakili dua orang Endik dan Arhoman Mustofa. Endik mengatakan, selama pendidikannya ia banyak mendapat pengetahuan baru tentang pengembangan pariwisata desa.

"Mulai dari tata kelola, melayani tamu, sampai menyadarkan masyarakat untuk terbuka pada wisatawan," terang Edik, Sabtu (5/12/2015).

Menurutnya masyarakat Desa Tulungrejo masih kurang terbuka dengan potensi wisata yang ada di desa, yakni wisata petik buah apel dan makanan olahan apel.

"Padahal, dengan status desa wisata bisa mengangkat perekonomian masyarakat Desa Tulungrejo. Warga harus sadar tentang potensi yang ada," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, dari pendidikan tersebut, Ia kini tertantang untuk membesarkan desa wisata yang ada di Tulungrejo.

"Ini menjadi pekerjaan kami untuk menyadarkan masyarakat jika Desa Tulungrejo memiliki potensi wisata yang cukup bagus," ujarnya. (*)

Pewarta	:	Muhammad Agus Salim
Editor	:	Wahyu Nurdiyanto
Sumber	:	Batu Times (Times Indonesia Network)

Warga RW 11 Ngotot, Tower Disegel

BATU - Keinginan warga RW 11, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu untuk bertemu dengan pengelola tower Telkomsel gagal sudah. Pasalnya, pengelola tower tidak menghadiri pertemuan yang dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo.

Kabar yang beredar, ketidakhadiran pengelola tower ini karena ada kesalahan teknis undangan yang disampaikan. Meskipun demikian, rapat koordinasi penyelesaian permasalahan tower tetap berlangsung.

Takut Diamputasi, Raun warga RT 1 RW 9 Junggo Enggan Bawa Manda ke RSSA

 Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Batu merespon cepat permasalahan yang dialami oleh Raun, warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Dua dinas ini sudah menurunkan pegawainya untuk bertemu langsung dengan Raun.

Arohman Mustofa, Ketua Pokdarwis Tulungrejo Sukses Kembangkan Wisata Petik Apel

Satu Bulan Lima Hektar Kebun Apel Untuk Wisata Petik

Musim libur akhir tahun, petani apel di Kota Batu panen raya. Dengan konsep wisata petik apel Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Arohman Mustofa sukses menggiring wisatawan ke kebun apel milik petani Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Hamparan pohon apel di Dusun Junggo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji kemarin  siang tampak hijau. Buah apel pun terlihat segar siap untuk di panen. Diantara pohon apel yang sudah siap panen, tampak sejumlah wisatawan yang sedang memilih buah yang akan dipetik.

Mau Ikut Balapan, Jual Apel Dulu

Meski bermodal pas-pasan, Riadi Rohman Ketua RW 11 Dusun Junggo Desa Tulungrejo mampu berkibar di dunia balap Slalom. Hanya dalam kurun waktu empat tahun saja, warga Kota Batu itu 15 kali memenangkan kejuaraan.

Riadi Rohman

ASAP mengepul dari knalpot pick-up menambah pengapnya udara di Dusun Kungkuk, Desa Punten, Sabtu (14/11) lalu. Deru mesin terdengar nyaring, sebanding dengan cepatnya laju kendaraan yang menemani Riadi Rohman di berbagai kejuaraan.

Siang itu, Rohman mencoba mobilnya di rumah Rifandi Andrianto, teman sejawatnya di dunia balap mobil slalom. ”Kami terkadang mengikuti perlombaan bersama,” ujar Rohman usai mencoba mobilnya.

Menjadi pembalap bukan pengalaman pertama bagi Rohman. Sebelum terjun ke dunia balap mobil slalom tahun 2011 silam, pria yang kesehariannya memetik apel di kebun itu sudah balapan sepeda motor.

Tahun 1997 lalu, Rohman mengikuti balap roda dua. Bukan untuk mengais rejeki. Sebab, kebutuhan kesehariannya sudah tercukupi dari hasil penjualan apel miliknya. Dia nekat terjun ke dunia balap roda dua sekedar menyalurkan hobi saja.

Lantaran hanya untuk bersenang-senang, selama satu tahun pertama dia tidak pernah memenangkan kejuaraan. Bosan karena selalu kalah, akhirnya Rohman fokus menjadi petani apel. ”Saya terjun di dunia balap roda dua hanya iseng-iseng saja,” kata pembalap berusia 34 tahun itu.

Rupanya, hari-harinya yang diisi pergi ke kebun dan memetik apel membuat Rohman bosan. Maklum, 13 tahun lamanya dia menjadi petani apel. Tahun 2011 lalu, Rohman iseng menyaksikan lomba slalom di alun-alun Kota Batu. Dari situ muncul keinginananya untuk ikut berkompetisi di dunia balap. Apalagi dia sadar betul, risiko balap mobil lebih ringan jika dibandingkan balap roda dua.

Karena sudah memiliki mobil pick up sendiri, dia menghitung biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Sebab, dia bisa memodifikasi mobilnya yang biasanya digunakan untuk mengangkut apel.

Hanya butuh waktu dua hari untuk memodifikasi mobilnya. Setelah itu, menemui temannya,

Model Makam Dinger Cocok untuk Objek Fotografi

KOTA BATU – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Batu bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto melakukan penggalian data atau eskavasi di Makam Dinger di Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Itu untuk merencanakan membuat objek wisata di daerah bersejarah itu. Objek bangunan tua itu potensial untuk wisata fotografi.

Eskavasi makam Dinger itu bertujuan untuk menjaga kelestarian cagar budaya. Sebab untuk Tahun 2016 mendatang akan difungsikan sebagai sebuah tempat wisata. Nugroho Harjo Lukito, ketua tim Ground Check Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan Mojokerto mengatakan, pihaknya mencari data di sekitar makam Dinger. Sebab nantinya akan dikembangkan, seperti membangun sarana dan prasarana.

”Kami takutkan setelah pengembangan sekitar makam Dinger ada barang

Hujan Dua Jam, Tebing Longsor

KOTA BATU – Hujan deras yang mengguyur sejak pukul 11.00 hingga pukul 13.00, Rabu (11/11) kemarin, mengakibatkan longsor di Jalan Raya Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Tebing sepanjang 5 meter dengan ketinggian 3 meter itu ambrol. Beruntung tidak sampai memutus ruas jalan, sehingga jalur yang menghubungkan Sumber Brantas ke Bumiaji itu tetap lancar.

Kepala Desa Tulungrejo Suliono mengatakan, hujan menguyur wilayahnya cukup deras. Sedimen tebing di kawasan itu tidak kuat menahan derasnya guyuran air hujan, sehingga longsor. ”Untungnya tidak sampai menimbulkan korban jiwa,” kata Suliono.

Dia mengakui wilayahnya sering longsor. Sebab kawasan Tulungrejo berada di daerah kemiringan. Untuk itu, dia menghimbau warganya agar tetap waspada. ”Longsornya, tidak ngganggu pejalan raya. Hanya lima meter dari atas tebing,” kata Suliono.

Seperti yang diberitakan, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD)Kota Batu telah memetakan titik longsor. Seperti lima titik tersebar di Kecamatan Bumiaji, tiga titik di Kecamatan Batu, dan satu titik di kecamatan Junrejo.

Untuk itu di wilayah Bumiaji, daerah rawan longsor berada di Dusun Jurang Kuali dan Dusun Krajan, di Desa Sumber Brantas. Selain itu juga di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo dan Dusun Brau, Desa Gunungsari.

Sedangkan di Kecamatan Batu, titik rawan longsor tersebar di Dusun Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Dusun Toyomerto, Desa Pesangrahan, Dusun Kaliputih, Kelurahan Sisir, dan Desa Oro-oro Ombo. (muk/dan)

Sumber : Radar Malang

Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, Tahan Sedimentasi, Ajukan Pembangunan Dam

BATU - Tingginya erosi tanah di lahan pertanian di daerah Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji turut menyumbang sedimentasi di aliras sungai Brantas dan Bendungan Sutami, Kabupaten Malang.
Terkait hal tersebut Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemkot Batu mengajukan pembangunan dam penahan di sepanjang DAS Brantas Kota Batu dalam RAPBD tahun 2016. Dam ini berfungsi menahan sedimen seperti tanah dan pasir tanah tegalan di wilayah Desa Sumberbrantas.
"Sedimen dari atas ini akan tertahan di dam biar tidak terbawa hingga di bendungan, selain mencegah sedimentasi di bendungan, endapan di dam penahan bisa dipergunakan lagi oleh masyarakat," jelas Heru Waskito, Kabid Kehutanan dan Perkebunan.
Selain itu dam penahan ini berfungsi juga menahan kandungan nitrogen yang ada di sedimen. Zat ini yang menyebabkan racun yang bisa mematikan ekosistem. Dam penahan ini juga berfungsi untuk menahan longsoran, Direncanakan akan dibangun di Sumberbrantas hingga Dusun Junggo sebanyak 15 titik. Hanya saja pelaksanaan akan dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2016 akan dibangun terlebih dahulu tiga titik dam.
Dari Rp 26 miliar ajuan anggaran Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bidang Kehutanan dan Perkebunan hanya mendapatkan Rp 300 juta. Direncanakan alokasi anggaran tersebut akan dipergunakan selain untuk membangun dam penahan, juga dipergunakan untuk membudidayakan jahe organik dan penghijauan.
Di tempat terpisah, Sekretaris Perusahaan, Perum Jasa Tirta (PJT) 1, Ulie Mospar Dewanto menjelaskan perladangan terbuka di kawasan kritis memberikan sumbangan terbesar dari pencemaran sungai.
Ulie mencontohkan banyak ladang kritis ditemukan di wilayah Kota Batu, khususnya di wilayah Sumberbrantas. Terlebih ladang ini ditanami sayuran yang sebenarnya penanaman sayuran ini tidak ramah lingkungan, karena tidak bisa menahan air. Akhirnya tanah yang ada di ladang ini masuk ke dalam sungai hingga menimbulkan sedimentasi. “Sampai sekarang kita belum tahu bagaimana cara menanganinya,” tegasnya.
Sedimen ini mengancam keberadaan Waduk Sengguruh dan Waduk Sutami yang menjadi perlindungan daerah untuk tangkapan hujan dan pengendalian sedimentasi. “Waduk Sutami ini jantungnya Sungai Brantas dan Jawa Timur, kalau sampai Sutami tertutup, siap-siap warga Surabaya pindah ke Batu semua,” ujar Ulie. (muh/nda)

Sumber : Malang Ekspress 

Penolakan Izin Perpanjangan Tower di Junggo, Seminggu Tak Ada Respon, Warga Luruk Dishubkominfo

BATU - Pihak Kecamatan Bumiaji masih menunggu perkembangan di tingkat desa terkait penolakan izin perpanjangan tower Telkomsel di wilayah RW 11 Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji. Pasalnya dari surat yang masuk ke Kecamatan Bumiaji, belum diketahui secara pasti masa habisnya izin tower terdahulu.
Aris Imam Wahyono, Camat Bumiaji mengharapkan desa bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Perhubungan. “Kita sarankan kepada desa untuk memastikan kapan habisnya izin tersebut. Kita akan melangkah setelah proses di desa tuntas,” terang Aris kepada Malang Ekspres, kemarin.
Menurut Aris, pihak desa saat ini masih berupaya memediasi dengan mempertemukan pihak pemilik lahan, pengelola tower dan warga. Pihaknya terus memantau perkembangan situasi tersebut.
Sedikit berbeda dengan rencana camat tersebut, sebaliknya warga menunggu respon dari pihak kecamatan terkait dengan permasalahan tersebut.  “Kalau seminggu tidak ada respon dari kecamatan, kita akan bergerak ke kantor Dishubkominfo,” terang warga yang tidak

Takut Ambruk, Warga RW 11 Junggo Tolak Perpanjang Izin Tower

BATU - Warga Rukun Warga (RW) 11, Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji menolak memperpanjang izin pemasangan tower di dekat SDN Tulungrejo 2. Warga menolak memperpanjang tower yang sudah 10 tahun berdiri di sana karena takut.
Posisi tower Telkomsel yang berada di dataran tinggi, d iatas permukiman warga membuat warga was-was. Jika hujan deras turun atau ada angin kencang warga di sekitar tower khawatir tower tersebut ambruk.
Karena itulah ketika pertemuan antara warga dengan pemilik lahan dan pengelola tower dilaksanakan beberapa waktu lalu, warga beramai-ramai menolak. Namun di luar dugaan pemilik tanah telah menerima uang sewa perpanjangan kontrak tower.
“Letak tower agak ke atas, berada di atas permukiman. Ketika hujan deras turun atau saat angin bertiup kencang warga menjadi was-was,” jelas Riadi Rochman, Ketua RW 11, Dusun Junggo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji.

Khawatir Roboh, Warga Tolak Perpanjangan Tower

Warga RW 11 Dusun Junggo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji, memprotes adanya perpanjangan kontrak tower seluler. Pasalnya warga setempat khawatir tower tersebut roboh.
Ketua RW 11, Riadi Rochman mengatakan, jika s

Sepanjang 2015, Hutan Tahura R Soerjo terbakar

Warta Bromo Pasuruan– Sepanjang tahun 2015, sudah terjadi 19 kali kebakaran di kawasan Taman

Iklim Tak Menentu, Butuh Biaya Besar

MALANG EXPRES, Batu-United States Agency International Development (USAID) Indonesia  saat ini sedang melakukan penelitian terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap pertumbuhan pohon apel di Kota Batu. Sabtu (19/9) malam mereka menggelar pertemuan dengan kelompok Tani Apel di Dusun Junggo Desa Tulungrejo dirumah salah seorang petani setempat.

Amin Budiarjo dari USAID Indonesia menjelaskan kedatangan mereka untuk mendapatkan  informasi  terkait dampak perubahan iklim yang ada saat ini. Khususnya yang dirasakan  langsung oleh petani apel di Kecamatan Bumiaji.  “Kita ingin tahu dampak perubahan iklim ini terhadap sektor pertanian, khususnya tanaman apel.

Dampak Perubahan Iklim bagi Petani Apel di Desa Tulungrejo

Junggo-Kelompok Tani Apel  yang berada di Dusun Junggo Desa Tulungrejo pada Sabtu, 19 September 2015  telah kedatangan tamu dari USAID (United States Agency International  Development).  Para petani apel awalnya tidak begitu percaya akan kehadiran mereka, maklumlah mereka mendapatkan telpon sejak pukul  14.00 dan berjanji datang pukul 16.30.  Sekitar pukul 18.30  barulah 3 orang dari USAID Indonesia telah hadir ke kediaman Imam Tohari salah seorang Petani apel yang berada di dusun Junggo Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Kutu Sisik Serang 9 Hektar Kebun Apel

KOTA BATU – Serangan kutu sisik pada tanaman apel di Kota Batu cukup menghawatirkan. Serangan kutu sisik yang bisa menyebabkan kematian ini telah menyerang ribuan tanaman apel yang menjadi ikon kota wisata ini.

Hasil penelusuran tim Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Pemkot Batu dalam dua minggu terakhir, diketahui 9 hektar lahan apel yang terserang kutu sisik. Jumlah tersebut dari total lahan apel yang seluas 1.700 hektar. ”Sangat mungkin bertambah, karena tim masih melakukan pendataan di lapangan,” kata Heru Sulihadi, Kasi Perlindungan Tanaman dan Pencegahan Hama, Distanhut Pemkot Batu, siang kemarin.

Amdal Tak Cukup, Investasi Industri Butuh Analisis Risiko Bencana

SURABAYA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sejumlah komunitas pemerhati lingkungan menilai izin investasi industri perlu diperketat dengan adanya kewajiban melakukan analisis risiko bencana industri.

Hal ini dilakukan mengingat dampak bencana bisa merugikan banyak orang seperti halnya kasus bencana Lumpur Lapindo.

ITS Gelar Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya menggelar Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XI (KN PRBBK XI) selama tiga hari mulai hari ini sampai Kamis (27/8) dengan tema membangun ketangguhan komunitas dalam mereduksi bencana lingkungan dan industri. Surabaya (Antara Jatim) - Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya menggelar Konferensi Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas XI (KN PRBBK XI) pada 25-27 Agustus  dengan tema membangun ketangguhan komunitas dalam mereduksi bencana lingkungan dan industri.

ITS Tuan Rumah Konferensi Nasional PRBBK XI

SURABAYA - Kampus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya selama tiga hari ke depan menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (KN PRBBK) XI. 

Ketua Panitia KN PRBBK XI, Sofyan Eyank mengatakan, dalam konferensi ini, bencana industri diangkat menjadi tema. Industri dianggap memiliki kontribusi terhadap munculnya atau meningkatkan resiko bencana.

Cara Mengurus E-KTP yang hilang

e-KTP atau bersingkatan elektronik - Kartu Tanda Penduduk adalah suatu tanda pengenal yang dimiliki oleh semua orang yang tinggal di negara Indonesia yang sudah mencukupi umur untuk membuat KTP sebagai tanda penduduk di Indonesia. KTP sendiri memiliki banyak bagi penggunaannya seperti menjadi salah satu syarat penting dalam mengikuti program negara, sebagai tanda pengenal suatu penduduk negara, dan lain lain. Jadi

Ini Proses Mudah Perpanjang SIM A dan C

Calon pemohon perpanjangan SIM bisa mendatangi kendaraan layanan SIM keliling terdekat dengan domisili tempat tinggal. Lalu mengantre formulir permohonan SIM. Pada formulir ini, peserta wajib mengisi beberapa informasi, mulai dari bio data lengkap dengan tanda tangan.

Setelah diisi, tinggal

SIM Hilang atau Rusak, Tak Perlu Tes Ulang

Jangan galau saat Surat Izin Mengemudi (SIM) hilang, rusak, atau bahkan tak lagi terbaca. Kepolisian memberikan kemudahan untuk kembali mengurusnya tanpa perlu ikut ujian yang rumit seperti awal pembuatan.

Divisi Humas Mabes Polri merilis informasi dalam bentuk sosialisasi, Selasa (29/7/2015), bahwa

Ini Syarat dan Tata Cara Mutasi Kendaraan Bermotor

Berpindah domisili mewajibkan pemilik kendaraan bermotor "mendaftar ulang" registrasi sesuai dengan daerah tinggal yang baru. Banyak orang merasa malas dan memakai jasa calo atau biro jasa. Namun, berkali-kali polisi menyarankan kepada pemilik kendaraan untuk mengurus sendiri hal itu, menghindari calo, karena

Menteri Marwan Ingin Dana Desa Maksimal Sejahterakan Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan agar pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa.

Untuk itu, ia mewanti-wanti agar dana desa diprioritaskan pada bidang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk

Program Dana Desa Jokowi Diyakini Cegah Urbanisasi

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tengah mengebut pemerataan pembangunan desa di seluruh Indonesia melalui anggaran Rp 1 miliar per tahun untuk setiap desa. Upaya ini diharapkan dapat membendung arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan,

BPKAD Kota Batu Turba Pencairan ADD

Ketatnya Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa membuat pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Batu terus mengalami kemunduran/penundaan. Hal ini diakibatkan banyaknya desa yang belum memenuhi kelengkapan administrasi yang disyaratkan. Kondisi ini memaksa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu harus

Terkait Dana Desa, Diperlukan "Akuntan Ndeso"

Kualitas sumber daya manusia birokrat di tingkat pemerintah desa masih lemah.

YOGYAKARTA - Banyak pihak meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terkait adanya pengucuran dana desa sebesar Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang ada di seluruh Indonesia. Keraguan ini muncul karena melihat masih lemahnya kualitas sumber daya manusia birokrat di tingkat pemerintah desa.

Pengelolaan Dana Desa Jangan Dipersulit

Yogyakarta: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,776 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia. Pengelolaannya memerlukan seorang akuntan handal untuk kepentingan warga desa.

"Pemerintah dan lembaga pengawas keuangan diharapkan secara bertahap menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk mengelola dana desa tersebut. SDM juga harus didukung oleh sistem pengawasan yang baik serta

Dana Desa Bisa Atasi Krisis Air

JAKARTA -- Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan beberapa daerah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kekeringan di beberapa daerah, menyebabkan banyak petani gagal panen dan banyak desa mengalami krisis air bersih.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, membangun infrastruktur air untuk mengatasi berbagai masalah kekeringan yang terjadi di daerah harus dilakukan.

Kelola Dana Desa, Kemendagri Adakan Rakornas

Kementerian Dalam Negeri menggelar pelatihan tata kelola keuangan dan aset desa kepada 222.279 aparat desa dan 14.000 aparat kecamatan. Pelatihan dilaksanakan atas amanat undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Bertempat di hotel RedTop, acara tersebut dihadiri perwakilan desa di seluruh Indonesia.

"Amanat undang-undang adalah agar desa memiliki sumber-sumner pendapatan yang jelas yang perlu dikelola guna kemaslahatan masyarakat desa. Selain memiliki sumber keuangan, desa juga memiliki aset yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan desa," jelas Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan di sela Rakornas Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Selasa (29/7).

Mendagri Imbau Pemda Kawal Pengelolaan Dana Desa

JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau Pemda mengawal pengelolaan keuangan desa, agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Pemda juga harus mendampingi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian disampaikan Tjahjo dalam sambutan rapat koordinasi nasional (Rakornas) program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa pusat dan daerah tahun 2015 di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Pemkot Batu Perbaiki Akses Jalan Pura Giri Arjuna

Mulai Senin (27/7) kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memperbaiki jalan rusak menuju Pure Giri Arjuno yang ada di Kecamatan Bumiaji. Sudah selama setahun lebih jalan ini mengalami kerusakan parah. Akibatnya, warga yang akan beribadah ke Pure maupun mengangkut hasil panen apel kesulitan melewati jalan rusak yang panjangnya mencapai 3,5 Km.
Diketahui, warga yang berada di pusat kota yang akan menuju Pure harus melewati jalan menanjak. Karena hampir semua kawasan di Bumiaji termasuk Pure Giri Arjuno berada di atas ketinggian bukit.
“Dengan jalanan menanjak dan kondisi jalan yang rusak, maka warga yang mengendarai sepeda motor akan kesulitan untuk menuju ke Pure Giri Arjuno,” ujar Kabid Bina Marga pada Dinas Pengairan dan Bina Marga, Susilo Tri Mulyo, Senin (27/7).

Pilkades Kota Batu Tunggu Perda Desa

Pelaksanaan Pilkades di sejumlah desa di Kota Batu menunggu pengesahan Perda Desa yang saat ini masih dibahas di DPRD setempat. Hal ini karena Perda yang lama sudah tidak sesuai dengan terbitnya UU 6 tahun 2014 tentang Desa.
Kabag Pemerintahan Setda Kota Batu Sulianah mengatakan pengesahan Perda Desa memang sangat ditunggu masyarakat agar dapat segera menggelar Pilkades.

Menkeu Minta Kepala Desa Disiplin Laporkan Dana Desa

Manado - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan kepala desa disiplin melaporkan dana desa tahap pertama yang sudah diluncurkan pekan kedua April.

"Sanksinya sudah jelas dalam aturan bahwa apabila kabupaten/kota tidak segera menyalurkan dana desa setelah terima dari pemerintah pusat, akan ada penundaan atau pemotongan dana perimbangan," kata Menteri pada sosialisasi kebijalan dana desa di Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Minggu (21/6).

Dana Desa Telah Digelontorkan, Kades Diminta Penuhi Persyaratan Pencairan

BREBES – Anggaran dana desa kini telah digelontorkan pemerintah pusat ke daerah. Penyaluran anggaran itu dilakukan setelah daerah memenuhi persayaratan yang ditentukan.

Terkait dengan itu, kini para kepada desa diminta mulai melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan dalam pencairan dana tersebut. ”Sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, diketahui dana desa kini sudah disalurkan ke daerah, termasuk ke Brebes. Awalnya, memang baru beberapa kabupaten/kota yang menerima gelontoran dana tersebut. Tetapi saat ini sudah hampir semua disalurkan ke daerah. Kini tinggal para kades mempersiapkan pemenuhan persyaratan agar dana ini bisa sampai di desa untuk kegiatan pembangunan,”ungkap anggota DPR, Agung Widyantoro, di sela-sela kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di aula kediamannya, Selasa (28/7).

16 Daerah Belum Rampungkan Peraturan soal Dana Desa

Jakarta - Dana desa belum dapat dicairkan apabila tidak ada peraturan bupati/ wali kota. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Binpemdes), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nata Irawan mengungkapkan, masih terdapat 16 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peraturan bupati/ wali kota terkait penetapan dana desa per desa.

"Terakhir saya dengar sisa 16 daerah yang belum tetapkan peraturan. Lebih banyak di Papua. Mudah-mudahan akhir bulan bisa menyeluruh," katanya usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat dan Daerah dalam Rangka Membangun Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Melayani, di Jakarta, Rabu (29/7).

Pengelolaan Dana Desa Jangan Picu Konflik Sosial

JAKARTA -- Pelaksanaan pengucuran dan pengelolaan dana desa diharapkan dikelola sebaik-baiknya. Pengelolaan juga diharapkan jangan sampai memicu terjadinya konflik sosial.

"Jangan sampai dana desa, justru menjadi musibah yang penuh dengan penyimpangan dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Senin (27/7).

Menurut Marwan, kewena

KLH KOTA BATU BANGUN GEDUNG PENGOLAH SAMPAH

Batu,

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah persampahan di kota Batu terus dilakukan oleh kantor lingkungan hidup kota Batu salah satunya dengan membangun gedung pengolah sampah di dusun junggo desa Tulungrejo kecamatan Bumiaji

Gedung pengolah sampah yang baru selesai proses pembangunannya gedung ini dibangun oleh kantor lingkungan hidup (KLH) kota batu di daerah dusun junggo desa Tulungrejo tepatnya di jalan menuju arah pura luhur giri arjuno

Karena masih baru gedung ini masih belum dimanfaatkan oleh warga setempat untuk melakukan aktifitas pengolahan sampah terlebih gedung ini juga baru diserahkan oleh pihak KLH kota Batu kepada pihak desa

Tahun Depan, Anggaran Daerah Lebih Besar dari Belanja K/L

JAKARTA - Tahun depan, pemerintahan Jokowi-JK akan membuat anggaran transfer ke daerah lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Tercatat, dalam APBN-Perubahan 2015, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp664,6 triliun.

Diperkirakan tahun depan anggaran transfer ke daerah akan menjadi Rp770,6 triliun atau meningkat Rp106 triliun. Terlebih lagi, Presiden Jokowi menjanjikan rata-rata

Menkeu: Pejabat Daerah Takut Kelola Dana Desa

JAKARTA - Banyaknya pejabat daerah yang ketakutan mengelola dana disebut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak cairnya dana yang menganggur sehingga penyerapan belanja daerah cukup kecil.

Menteri keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pemerintah memang akan mengatur beberapa peraturan terkait mengatasi hal tersebut. Hal ini juga akan menjadi aspek pendukung pertumbuhan Indonesia.

Pria di desa ini sangat malas, angka keluarga miskin naik 300 persen

Jumlah keluarga miskin di Tanah Harapan, sebuah desa di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama kurun waktu empat tahun sejak 2011 hingga akhir 2014 mengalami lonjakan sebesar 300 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 - 2014 jumlah keluarga miskin di desa ini awalnya tercatat hanya 27 keluarga. "Tetapi data terbaru jumlahnya melonjak jadi sebanyak 100 keluarga," kata Kepala Desa Tanah Harapan, Atral seperti dilansir Antara, Senin (13/7).

Kelola Dana Desa, Pemerintah Desa Harus Melek Risiko

“Everything in life has some risk, and what you have to actually learn to do is how to navigate it.”

Satu kalimat dari Reid Hoffman, Co-Founder and Executive Chairman at LinkedIn di atas terasa tepat menggambarkan dasar dari dibangunnya manajemen risiko. Risiko, akan selalu ada di seluruh aspek kehidupan, di level mana pun, kapan pun, persis dengan pilihan kata yang digunakan oleh Hoffman, everything.

Dana Desa Harus Rangsang Usaha Produktif

JAKARTA -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar ingin desa yang telah menerima dana desa, menggunakannya untuk meningkatkan produktifitas desa.

"Saya ingin desa lebih produktif dengan adanya dana desa. Indikasinya, kegiatan ekonomi di desa mengalami peningkatan. Demikian pula pelayanan publik juga makin baik, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Marwan, Selasa (23/6).

RPJMDes 80 Persen Copy Paste, Dana Desa Rawan

JAKARTA, - Ruang manipulasi dan korupsi dana desa terbuka lebar setelah diketahui banyak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang manipulatif. Dana desa hampir dipastikan tidak tepat sasaran.

"Dari 150 RPJMDes yang saya teliti secara acak di beberapa pulau di Indonesia, ternyata 80 persennya copy paste dari desa lain atau RPJMDes sebelumnya. Jadi celah manipulasi dan korupsi sudah ada," ujar Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf. Hal itu disampaikan dalam diskusi tentang dana desa di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/6/2015). Sofyan mengatakan tiga desa di antaranya terletak di Kabupaten Bogor sebagai sampel dari Jawa Barat.

Sederhanakan Laporan Keuangan, Cara Mendagri Hindari Korupsi Dana Desa

Potensi korupsi dana desa semakin panas diperbincangkan sejumlah kalangan. Utamanya setelah muncul pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mengkaji alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015. Menanggapi ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan akan memberikan komando pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyederhanakan laporan keuangan.

Kelola Dana Desa untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan agar pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa. Untuk itu ia mewanti-wanti agar dana desa diprioritaskan pada bidang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Adanya dana desa harus bisa memberikan perubahan positif

Dana Desa Diprioritaskan untuk Membangun Infrastruktur Desa

JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Marwan Jafarmenginginkan agar dana desa diprioritaskan untuk membangun infrastruktur desa. Khususnya digunakan untuk memperbaiki jalan desa dan jalan usaha tani. Dikatakannya, untuk pemberdayaan masyarakat desa, dana desa dialokasikan untuk peningkatan kualitas proses perencanaan desa. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang  dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  maupun oleh

Menteri Marwan Ingin Dana Desa Maksimal Sejahterakan Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan agar pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa.

Untuk itu, ia mewanti-wanti agar dana desa diprioritaskan pada bidang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya dana desa harus bisa memberikan perubahan positif terhadap kondisi perekonomian desa.

2 Masalah di Balik Minimnya Implementasi Dana Desa Tahun I 2015

Implementasi Dana Desa pada Tahun I 2015 ini dinilai masih jauh dari harapan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan DIY, Cholil Mahmud menyebutkan, ada dua faktor penyebab minimnya serapan dana tersebut.

Dalam Raker Konsolidasi DPD RI Perwakilan DIY dengan Stakeholders Daerah di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (10/7), Anggota Komisi IV DPD RI ini berpendapat,

Tak Tertib, Penggunaan Dana Desa Bisa Berbuntut Hukum

Kepala desa diimbau untuk memanfaatkan dana desa yang diterima sesuai aturan yang berlaku. Himbauan tadi disampaikan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, DR Ahmad Yani, ketika memberikan Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Aula Monumen PKK Jawa Tengah, Jalan Letjend Soeprapto Ungaran, Jumat (10/7).

Dari data yang masuk diketahui, 2015 ini prosentase dana desa yang dialokasikan sebesar 3,23 persen atau sekitar Rp 20 triliun. Sedangkan 2016, direncanakan prosentase mencapai sekitar enam persen, dan 2017 akan terpenuhi target 10 persen. “Penggunaan dana desa harus tertib dan sesuai peraturan. Jika tidak, akan berimbas pada masalah hukum. Jangan sampai jaksa masuk desa untuk memeriksa kades yang bermasalah karena penyalahgunaan dana desa,” ujarnya.

Ahmad Yani dalam paparannya menuturkan, pemerintah melalui berbagai revisi peraturan pemerintah terus memperbaiki besaran dan mekanisme pengalokasian dana desa. Awalnya, berdasarkan kajian terjadi ketimpangan besaran dana desa yang diterima setiap desa. Bahkan menurutnya, perbandingannya bisa mencapai satu berbanding 18. Karenanya, dilakukan revisi peraturan pemerintah yang dianggap sebagai penyebab ketimpangan itu.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Hatta mengatakan, dana desa yang mendapat tambahan dari kabupaten dan provinsi bisa diperuntukkan membangun usaha di masing-masing desa. Pihaknya berharap, hibah yang luar biasa ini bisa merangsang tumbuhnya perekonomian desa. “Kami berharap dengan adanya dana desa pertumbuhan perekonomian di Indonesia merata. Kalau kenaikan APBN 20 persen pertahun, berarti 2017 seluruh desa akan menerima penuh lebih kurang Rp 80 hingga Rp 90 triliun,” katanya.

Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang Yoseph Bambang Trihardjono menyebutkan, pencairan dana desa di Kabupaten Semarang tahap I sebesar Rp 23.136.380.400 atau 40 persen dari total alokasi dana desa sebesar Rp 57.840.951.000. Besaran dana desa terendah yang diterima sebesar Rp 260.641.000 dan tertinggi Rp 308.839.000. “Sampai 7 Juli 2015, ada 166 desa atau 79,8 persen dari 208 desa yang ada telah mencairkan dana tersebut. Nilai anggaran yang dicairkan Rp 18.456.134.000,” rinci Yoseph. 

Sumber  : UNGARAN, suaramerdeka.com  (Ranin Agung/CN38/SM

Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada 6 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggl (MenPDT) Marwan Jafar terkait dana desa dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 27 dari 50 anggota Komisi 2.

Pemaparan dari Mitra Rapat

Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenPDT, Marwan Jafar:

Awas, Dana Desa Cair KPK Mengancam

Karanganyar. Pekan ini, dana desa untuk wilayah Karanganyar mulai dicairkan. Sebanyak 162 desa akan mendapatkan kucuran dana. Jika awalnya Rp 22 miliar, akhirnya meningkat menjadi Rp 46,196 miliar yang dibagikan.

Paling rendah Desa Paulan Kecamatan Colomadu Rp 268 juta dan paling banyak Desa Ngringo, Jaten Rp 311 juta. Itu belum lagi ADD (alokasi dana desa) Rp 58 miliar untuk kesejahteraan aparat desa sampai ke RT dan RW.

‘’Awas, ini dana dari APBN. Artinya pengawasannya akan jauh lebih ketat. KPK bisa turun untuk melakukan pengawasan, sehingga jika sembarangan dan asal melaksanakan kegiatan, akibatnya fatal,’’ kata Bupati Juliyatmono.

Fadel: Manajemen Pengelolaan Dana Desa Harus Baik

Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad, Jumat, di Gorontalo, mengimbau agar manajemen pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan optimal.

Hal itu diungkapkannya pada pertemuan dengan 123 kepala desa dan 11 camat di Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, pada sosialisasi kebijakan dana desa yang dihadiri langsung Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dr Boediarso Teguh Widodo, Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Roni Imran, anggota DPD RI Hana Hasanah Fadel Muhammad.

Maksimalkan Dana Desa untuk Kesejahteraan

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan agar pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa.

Untuk itu ia mewanti-wanti agar dana desa diprioritaskan pada bidang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

"Adanya dana desa harus bisa memberikan perubahan positif terhadap kondisi perekonomian desa, jadi

Kades Harus Pahami Transfer Dana Desa

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Bambang Myanto, SH  meminta  kepada para Kepala Desa agar mempelajari dan memahami aturan tentang pengelolaan dana transfer desa . Hal itu perlu dilakukan agar  dana transfer dapat dikelola secara  baik dan benar  sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berimplikasi hukum.      Permintaan tersebut disampaikan Bambang Myanto dalam acara  rapat koordinasi  penggunaan dana transfer ke desa bersama  pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FKPD ) di Gedung Graha Bhumi Phala Setda Kab Temanggung, kemarin. Selain pejabat FKPD , hadir dalam acara tersebut Wakil bupati Irawan prasetyadi ,Sekretaris Daerah  Bambang Arochman dan pejabat terkait serta diikuti para Kepala desa se Kabupaten Temanggung .
        
Menurutnya  dana transfer yang bakal diterima desa  dengan besaran antara Rp.400 juta hingga

Inilah Saran Menteri Marwan Untuk Penggunaan Dana Desa

Supaya pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa diperlukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan.

"Dana desa harus dialokasikan pada bidang kegiatan yang sifatnya produktif, bisa memberikan manfaat ekonomis bagi desa, bisa memberikan alternatif bagi masyarakat untuk bekerja atau berusaha dengan penghasilan yang layak,” terang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar di Jakarta, Jumat (10/7).

Menjawab Kekhawatiran Dana Desa

Oleh: Sofyan Sjaf

JAKARTA, - Sebulan terakhir ini, saya memperoleh kesempatan melakukan riset di beberapa desa. Melakukan dialog seputar desa dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang profesi (seperti birokrat, akademisi, aparat desa, LSM, petani, peternak, dan nelayan) menjadi target utama.

Atas dialog tersebut, dana desa menjadi isu utama dibandingkan dengan isu-isu lain tentang desa. Ragam pertanyaan pun mengemuka, seperti