BPKAD Kota Batu Turba Pencairan ADD

Ketatnya Permendagri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa membuat pencairan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kota Batu terus mengalami kemunduran/penundaan. Hal ini diakibatkan banyaknya desa yang belum memenuhi kelengkapan administrasi yang disyaratkan. Kondisi ini memaksa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batu harus

Terkait Dana Desa, Diperlukan "Akuntan Ndeso"

Kualitas sumber daya manusia birokrat di tingkat pemerintah desa masih lemah.

YOGYAKARTA - Banyak pihak meragukan proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terkait adanya pengucuran dana desa sebesar Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang ada di seluruh Indonesia. Keraguan ini muncul karena melihat masih lemahnya kualitas sumber daya manusia birokrat di tingkat pemerintah desa.

Pengelolaan Dana Desa Jangan Dipersulit

Yogyakarta: Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,776 triliun untuk 74.093 desa di seluruh Indonesia. Pengelolaannya memerlukan seorang akuntan handal untuk kepentingan warga desa.

"Pemerintah dan lembaga pengawas keuangan diharapkan secara bertahap menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang handal untuk mengelola dana desa tersebut. SDM juga harus didukung oleh sistem pengawasan yang baik serta

Dana Desa Bisa Atasi Krisis Air

JAKARTA -- Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan beberapa daerah mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Kekeringan di beberapa daerah, menyebabkan banyak petani gagal panen dan banyak desa mengalami krisis air bersih.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, membangun infrastruktur air untuk mengatasi berbagai masalah kekeringan yang terjadi di daerah harus dilakukan.

Kelola Dana Desa, Kemendagri Adakan Rakornas

Kementerian Dalam Negeri menggelar pelatihan tata kelola keuangan dan aset desa kepada 222.279 aparat desa dan 14.000 aparat kecamatan. Pelatihan dilaksanakan atas amanat undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Bertempat di hotel RedTop, acara tersebut dihadiri perwakilan desa di seluruh Indonesia.

"Amanat undang-undang adalah agar desa memiliki sumber-sumner pendapatan yang jelas yang perlu dikelola guna kemaslahatan masyarakat desa. Selain memiliki sumber keuangan, desa juga memiliki aset yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan desa," jelas Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Nata Irawan di sela Rakornas Bina Pemerintahan Desa di Jakarta, Selasa (29/7).

Mendagri Imbau Pemda Kawal Pengelolaan Dana Desa

JAKARTA - Mendagri Tjahjo Kumolo mengimbau Pemda mengawal pengelolaan keuangan desa, agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Pemda juga harus mendampingi dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Demikian disampaikan Tjahjo dalam sambutan rapat koordinasi nasional (Rakornas) program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa pusat dan daerah tahun 2015 di Hotel Redtop, Pecenongan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2015).

Pemkot Batu Perbaiki Akses Jalan Pura Giri Arjuna

Mulai Senin (27/7) kemarin, Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memperbaiki jalan rusak menuju Pure Giri Arjuno yang ada di Kecamatan Bumiaji. Sudah selama setahun lebih jalan ini mengalami kerusakan parah. Akibatnya, warga yang akan beribadah ke Pure maupun mengangkut hasil panen apel kesulitan melewati jalan rusak yang panjangnya mencapai 3,5 Km.
Diketahui, warga yang berada di pusat kota yang akan menuju Pure harus melewati jalan menanjak. Karena hampir semua kawasan di Bumiaji termasuk Pure Giri Arjuno berada di atas ketinggian bukit.
“Dengan jalanan menanjak dan kondisi jalan yang rusak, maka warga yang mengendarai sepeda motor akan kesulitan untuk menuju ke Pure Giri Arjuno,” ujar Kabid Bina Marga pada Dinas Pengairan dan Bina Marga, Susilo Tri Mulyo, Senin (27/7).

Pilkades Kota Batu Tunggu Perda Desa

Pelaksanaan Pilkades di sejumlah desa di Kota Batu menunggu pengesahan Perda Desa yang saat ini masih dibahas di DPRD setempat. Hal ini karena Perda yang lama sudah tidak sesuai dengan terbitnya UU 6 tahun 2014 tentang Desa.
Kabag Pemerintahan Setda Kota Batu Sulianah mengatakan pengesahan Perda Desa memang sangat ditunggu masyarakat agar dapat segera menggelar Pilkades.

Menkeu Minta Kepala Desa Disiplin Laporkan Dana Desa

Manado - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengharapkan kepala desa disiplin melaporkan dana desa tahap pertama yang sudah diluncurkan pekan kedua April.

"Sanksinya sudah jelas dalam aturan bahwa apabila kabupaten/kota tidak segera menyalurkan dana desa setelah terima dari pemerintah pusat, akan ada penundaan atau pemotongan dana perimbangan," kata Menteri pada sosialisasi kebijalan dana desa di Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Minggu (21/6).

Dana Desa Telah Digelontorkan, Kades Diminta Penuhi Persyaratan Pencairan

BREBES – Anggaran dana desa kini telah digelontorkan pemerintah pusat ke daerah. Penyaluran anggaran itu dilakukan setelah daerah memenuhi persayaratan yang ditentukan.

Terkait dengan itu, kini para kepada desa diminta mulai melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan dalam pencairan dana tersebut. ”Sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat dengan Kementerian Dalam Negeri, diketahui dana desa kini sudah disalurkan ke daerah, termasuk ke Brebes. Awalnya, memang baru beberapa kabupaten/kota yang menerima gelontoran dana tersebut. Tetapi saat ini sudah hampir semua disalurkan ke daerah. Kini tinggal para kades mempersiapkan pemenuhan persyaratan agar dana ini bisa sampai di desa untuk kegiatan pembangunan,”ungkap anggota DPR, Agung Widyantoro, di sela-sela kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan di aula kediamannya, Selasa (28/7).

16 Daerah Belum Rampungkan Peraturan soal Dana Desa

Jakarta - Dana desa belum dapat dicairkan apabila tidak ada peraturan bupati/ wali kota. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Binpemdes), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nata Irawan mengungkapkan, masih terdapat 16 kabupaten/kota yang belum menyelesaikan peraturan bupati/ wali kota terkait penetapan dana desa per desa.

"Terakhir saya dengar sisa 16 daerah yang belum tetapkan peraturan. Lebih banyak di Papua. Mudah-mudahan akhir bulan bisa menyeluruh," katanya usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembangunan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat dan Daerah dalam Rangka Membangun Pemerintahan Desa yang Transparan, Akuntabel dan Melayani, di Jakarta, Rabu (29/7).

Pengelolaan Dana Desa Jangan Picu Konflik Sosial

JAKARTA -- Pelaksanaan pengucuran dan pengelolaan dana desa diharapkan dikelola sebaik-baiknya. Pengelolaan juga diharapkan jangan sampai memicu terjadinya konflik sosial.

"Jangan sampai dana desa, justru menjadi musibah yang penuh dengan penyimpangan dan memicu konflik sosial di tengah masyarakat," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Senin (27/7).

Menurut Marwan, kewena

KLH KOTA BATU BANGUN GEDUNG PENGOLAH SAMPAH

Batu,

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah persampahan di kota Batu terus dilakukan oleh kantor lingkungan hidup kota Batu salah satunya dengan membangun gedung pengolah sampah di dusun junggo desa Tulungrejo kecamatan Bumiaji

Gedung pengolah sampah yang baru selesai proses pembangunannya gedung ini dibangun oleh kantor lingkungan hidup (KLH) kota batu di daerah dusun junggo desa Tulungrejo tepatnya di jalan menuju arah pura luhur giri arjuno

Karena masih baru gedung ini masih belum dimanfaatkan oleh warga setempat untuk melakukan aktifitas pengolahan sampah terlebih gedung ini juga baru diserahkan oleh pihak KLH kota Batu kepada pihak desa

Tahun Depan, Anggaran Daerah Lebih Besar dari Belanja K/L

JAKARTA - Tahun depan, pemerintahan Jokowi-JK akan membuat anggaran transfer ke daerah lebih besar dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Tercatat, dalam APBN-Perubahan 2015, anggaran transfer ke daerah sebesar Rp664,6 triliun.

Diperkirakan tahun depan anggaran transfer ke daerah akan menjadi Rp770,6 triliun atau meningkat Rp106 triliun. Terlebih lagi, Presiden Jokowi menjanjikan rata-rata

Menkeu: Pejabat Daerah Takut Kelola Dana Desa

JAKARTA - Banyaknya pejabat daerah yang ketakutan mengelola dana disebut berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak cairnya dana yang menganggur sehingga penyerapan belanja daerah cukup kecil.

Menteri keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pemerintah memang akan mengatur beberapa peraturan terkait mengatasi hal tersebut. Hal ini juga akan menjadi aspek pendukung pertumbuhan Indonesia.

Pria di desa ini sangat malas, angka keluarga miskin naik 300 persen

Jumlah keluarga miskin di Tanah Harapan, sebuah desa di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama kurun waktu empat tahun sejak 2011 hingga akhir 2014 mengalami lonjakan sebesar 300 persen.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 - 2014 jumlah keluarga miskin di desa ini awalnya tercatat hanya 27 keluarga. "Tetapi data terbaru jumlahnya melonjak jadi sebanyak 100 keluarga," kata Kepala Desa Tanah Harapan, Atral seperti dilansir Antara, Senin (13/7).

Kelola Dana Desa, Pemerintah Desa Harus Melek Risiko

“Everything in life has some risk, and what you have to actually learn to do is how to navigate it.”

Satu kalimat dari Reid Hoffman, Co-Founder and Executive Chairman at LinkedIn di atas terasa tepat menggambarkan dasar dari dibangunnya manajemen risiko. Risiko, akan selalu ada di seluruh aspek kehidupan, di level mana pun, kapan pun, persis dengan pilihan kata yang digunakan oleh Hoffman, everything.

Dana Desa Harus Rangsang Usaha Produktif

JAKARTA -  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar ingin desa yang telah menerima dana desa, menggunakannya untuk meningkatkan produktifitas desa.

"Saya ingin desa lebih produktif dengan adanya dana desa. Indikasinya, kegiatan ekonomi di desa mengalami peningkatan. Demikian pula pelayanan publik juga makin baik, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Marwan, Selasa (23/6).

RPJMDes 80 Persen Copy Paste, Dana Desa Rawan

JAKARTA, - Ruang manipulasi dan korupsi dana desa terbuka lebar setelah diketahui banyak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang manipulatif. Dana desa hampir dipastikan tidak tepat sasaran.

"Dari 150 RPJMDes yang saya teliti secara acak di beberapa pulau di Indonesia, ternyata 80 persennya copy paste dari desa lain atau RPJMDes sebelumnya. Jadi celah manipulasi dan korupsi sudah ada," ujar Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf. Hal itu disampaikan dalam diskusi tentang dana desa di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (8/6/2015). Sofyan mengatakan tiga desa di antaranya terletak di Kabupaten Bogor sebagai sampel dari Jawa Barat.

Sederhanakan Laporan Keuangan, Cara Mendagri Hindari Korupsi Dana Desa

Potensi korupsi dana desa semakin panas diperbincangkan sejumlah kalangan. Utamanya setelah muncul pernyataan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mengkaji alokasi dana desa untuk tahun anggaran 2015. Menanggapi ini, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan akan memberikan komando pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyederhanakan laporan keuangan.

Kelola Dana Desa untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan agar pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa. Untuk itu ia mewanti-wanti agar dana desa diprioritaskan pada bidang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Adanya dana desa harus bisa memberikan perubahan positif

Dana Desa Diprioritaskan untuk Membangun Infrastruktur Desa

JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Marwan Jafarmenginginkan agar dana desa diprioritaskan untuk membangun infrastruktur desa. Khususnya digunakan untuk memperbaiki jalan desa dan jalan usaha tani. Dikatakannya, untuk pemberdayaan masyarakat desa, dana desa dialokasikan untuk peningkatan kualitas proses perencanaan desa. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang  dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)  maupun oleh

Menteri Marwan Ingin Dana Desa Maksimal Sejahterakan Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan agar pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa.

Untuk itu, ia mewanti-wanti agar dana desa diprioritaskan pada bidang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya dana desa harus bisa memberikan perubahan positif terhadap kondisi perekonomian desa.

2 Masalah di Balik Minimnya Implementasi Dana Desa Tahun I 2015

Implementasi Dana Desa pada Tahun I 2015 ini dinilai masih jauh dari harapan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Perwakilan DIY, Cholil Mahmud menyebutkan, ada dua faktor penyebab minimnya serapan dana tersebut.

Dalam Raker Konsolidasi DPD RI Perwakilan DIY dengan Stakeholders Daerah di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (10/7), Anggota Komisi IV DPD RI ini berpendapat,

Tak Tertib, Penggunaan Dana Desa Bisa Berbuntut Hukum

Kepala desa diimbau untuk memanfaatkan dana desa yang diterima sesuai aturan yang berlaku. Himbauan tadi disampaikan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, DR Ahmad Yani, ketika memberikan Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Aula Monumen PKK Jawa Tengah, Jalan Letjend Soeprapto Ungaran, Jumat (10/7).

Dari data yang masuk diketahui, 2015 ini prosentase dana desa yang dialokasikan sebesar 3,23 persen atau sekitar Rp 20 triliun. Sedangkan 2016, direncanakan prosentase mencapai sekitar enam persen, dan 2017 akan terpenuhi target 10 persen. “Penggunaan dana desa harus tertib dan sesuai peraturan. Jika tidak, akan berimbas pada masalah hukum. Jangan sampai jaksa masuk desa untuk memeriksa kades yang bermasalah karena penyalahgunaan dana desa,” ujarnya.

Ahmad Yani dalam paparannya menuturkan, pemerintah melalui berbagai revisi peraturan pemerintah terus memperbaiki besaran dan mekanisme pengalokasian dana desa. Awalnya, berdasarkan kajian terjadi ketimpangan besaran dana desa yang diterima setiap desa. Bahkan menurutnya, perbandingannya bisa mencapai satu berbanding 18. Karenanya, dilakukan revisi peraturan pemerintah yang dianggap sebagai penyebab ketimpangan itu.

Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Hatta mengatakan, dana desa yang mendapat tambahan dari kabupaten dan provinsi bisa diperuntukkan membangun usaha di masing-masing desa. Pihaknya berharap, hibah yang luar biasa ini bisa merangsang tumbuhnya perekonomian desa. “Kami berharap dengan adanya dana desa pertumbuhan perekonomian di Indonesia merata. Kalau kenaikan APBN 20 persen pertahun, berarti 2017 seluruh desa akan menerima penuh lebih kurang Rp 80 hingga Rp 90 triliun,” katanya.

Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang Yoseph Bambang Trihardjono menyebutkan, pencairan dana desa di Kabupaten Semarang tahap I sebesar Rp 23.136.380.400 atau 40 persen dari total alokasi dana desa sebesar Rp 57.840.951.000. Besaran dana desa terendah yang diterima sebesar Rp 260.641.000 dan tertinggi Rp 308.839.000. “Sampai 7 Juli 2015, ada 166 desa atau 79,8 persen dari 208 desa yang ada telah mencairkan dana tersebut. Nilai anggaran yang dicairkan Rp 18.456.134.000,” rinci Yoseph. 

Sumber  : UNGARAN, suaramerdeka.com  (Ranin Agung/CN38/SM

Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada 6 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggl (MenPDT) Marwan Jafar terkait dana desa dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Desa.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 27 dari 50 anggota Komisi 2.

Pemaparan dari Mitra Rapat

Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenPDT, Marwan Jafar:

Awas, Dana Desa Cair KPK Mengancam

Karanganyar. Pekan ini, dana desa untuk wilayah Karanganyar mulai dicairkan. Sebanyak 162 desa akan mendapatkan kucuran dana. Jika awalnya Rp 22 miliar, akhirnya meningkat menjadi Rp 46,196 miliar yang dibagikan.

Paling rendah Desa Paulan Kecamatan Colomadu Rp 268 juta dan paling banyak Desa Ngringo, Jaten Rp 311 juta. Itu belum lagi ADD (alokasi dana desa) Rp 58 miliar untuk kesejahteraan aparat desa sampai ke RT dan RW.

‘’Awas, ini dana dari APBN. Artinya pengawasannya akan jauh lebih ketat. KPK bisa turun untuk melakukan pengawasan, sehingga jika sembarangan dan asal melaksanakan kegiatan, akibatnya fatal,’’ kata Bupati Juliyatmono.

Fadel: Manajemen Pengelolaan Dana Desa Harus Baik

Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad, Jumat, di Gorontalo, mengimbau agar manajemen pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik dan optimal.

Hal itu diungkapkannya pada pertemuan dengan 123 kepala desa dan 11 camat di Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, pada sosialisasi kebijakan dana desa yang dihadiri langsung Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Dr Boediarso Teguh Widodo, Bupati Indra Yasin dan Wakil Bupati Roni Imran, anggota DPD RI Hana Hasanah Fadel Muhammad.

Maksimalkan Dana Desa untuk Kesejahteraan

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar menegaskan agar pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa.

Untuk itu ia mewanti-wanti agar dana desa diprioritaskan pada bidang kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraannya.

"Adanya dana desa harus bisa memberikan perubahan positif terhadap kondisi perekonomian desa, jadi

Kades Harus Pahami Transfer Dana Desa

Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Bambang Myanto, SH  meminta  kepada para Kepala Desa agar mempelajari dan memahami aturan tentang pengelolaan dana transfer desa . Hal itu perlu dilakukan agar  dana transfer dapat dikelola secara  baik dan benar  sehingga tidak terjadi penyimpangan yang berimplikasi hukum.      Permintaan tersebut disampaikan Bambang Myanto dalam acara  rapat koordinasi  penggunaan dana transfer ke desa bersama  pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( FKPD ) di Gedung Graha Bhumi Phala Setda Kab Temanggung, kemarin. Selain pejabat FKPD , hadir dalam acara tersebut Wakil bupati Irawan prasetyadi ,Sekretaris Daerah  Bambang Arochman dan pejabat terkait serta diikuti para Kepala desa se Kabupaten Temanggung .
        
Menurutnya  dana transfer yang bakal diterima desa  dengan besaran antara Rp.400 juta hingga

Inilah Saran Menteri Marwan Untuk Penggunaan Dana Desa

Supaya pengelolaan dana desa bisa maksimal dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan desa diperlukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan.

"Dana desa harus dialokasikan pada bidang kegiatan yang sifatnya produktif, bisa memberikan manfaat ekonomis bagi desa, bisa memberikan alternatif bagi masyarakat untuk bekerja atau berusaha dengan penghasilan yang layak,” terang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar di Jakarta, Jumat (10/7).

Menjawab Kekhawatiran Dana Desa

Oleh: Sofyan Sjaf

JAKARTA, - Sebulan terakhir ini, saya memperoleh kesempatan melakukan riset di beberapa desa. Melakukan dialog seputar desa dengan berbagai orang yang memiliki latar belakang profesi (seperti birokrat, akademisi, aparat desa, LSM, petani, peternak, dan nelayan) menjadi target utama.

Atas dialog tersebut, dana desa menjadi isu utama dibandingkan dengan isu-isu lain tentang desa. Ragam pertanyaan pun mengemuka, seperti

Harus Ada Pendampingan Penyusunan RAPBDes

Kota Batu,
Kamis (9/7) sore, bertempat di Balai Desa Punten dilaksanakan uji publik terhadap beberapa raperda yang saat ini sedang digodok dewan. Antara lain Raperda Desa serta Raperda Penanggulangan Bencana Daerah. Dewan minta kepada Pemkot Batu agar benar-benar melakukan pendampingan kepada desa terkait pemberlakuan Raperda Desa dan penerapan Undang-Undang (UU) Desa di tahun ini.
“Sukses tidaknya pelaksanaan UU Desa ini tidak lepas dari pendampingan ketat dari pemerintah daerah. Pemkot Batu harus benar-benar melakukan pendampingan ketika

Pendamping Desa Diharap Percepat Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meluncurkan 12 ribu pendamping desa yang akan ditempatkan di sejumlah lokasi di Indonesia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Jafar menjelaskan bahwa kehadiran pendamping desa diharapkan dapat memberikan akselerasi pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Fitra Buka Layanan Pengaduan Pencairan Dana Desa

Jakarta-Pemerintah akan mengimplementasikan dana desa sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, pencairan dana desa dari APBN masih diiringi bayang-bayang ketimpangan dan kekhawatiran penggunaan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan membuka layanan pengaduan masyarakat atas segala permasalahan menyangkut pelaksanaan pencairan dana desa.

KPK Temukan 14 Potensi Persoalan Pengelolaan Dana Desa

Jakarta, 12 Juni 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa tahap pertama pada 63 kabupaten senilai lebih dari Rp 898 miliar.

Dari kajian yang dilakukan sejak Januari 2015, KPK menemukan

Potensi Korupsi Dana Desa Diakui

Pemerintah mengakui adanya potensi korupsi dalam program dana desa. Karena itu, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Wahnarno Hadi mengatakan, pengawasan terkait dana desa dilakukan dengan mengadakan pelatihan kepada para aparat desa dan pendamping. "Pasti itu ada (potensi korupsi) kalau tidak ada rambu-rambu, pelatihan-pelatihan aparat desa. Diantisipasi dengan melatih aparat desa," ujar Wahnarno, Ahad (14/6).

Menkeu Ingatkan Bupati/Walikota Tak Tunda Dana Desa

Sanksi bagi bupati yang menyalahgunakan dana desa antara lain berupa penundaan penyaluran dan pemotongan dana desa.

BENGKALIS-Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengingatkan bupati untuk amanah menyalurkan dana desa. Ia menegaskan, akan ada banyak sanksi bagi mereka yang sengaja melakukan penundaan penyalurannya.

"Akuntabilitas penyaluran dana desa harus dipantau melalui pelaporan secara berjenjang

Dana Desa Akan Bermasalah Di Tahun Pertama

JAKARTA Direktur Pusat Kajian Kebijakan Daerah Nabil Ahmad Fauzi mengatakan, penyaluran dana desa berpotensi menimbulkkan banyak masalah. Permasalahan ini, berasal dari regulasi hulu hingga  hilirnya. "Terkait dana desa memang masih mengandung banyak potensi masalah dari hulu di regulasi sampai dengan hilir pada konteks penyaluran dan penggunaan serta pelaporan," kata Nabil kepada SH, Jakarta, Senin, (6/7).

2017, Menteri Keuangan Berjanji Dana Desa Rp 1 Miliar Cair

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pada 2017 dana pemerintah pusat yang diterima desa mencapai Rp 1 miliar, naik dibanding tahun ini yang baru sebesar Rp 250 juta. "Dana desa sebagaimana ketentuan undang-undang sepuluh persen dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN," kata Menteri, saat sosialisasi kebijakan dana desa di Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Minggu, 21 Juni 2015.

DANA DESA: Jatim Dapat Rp2,1 T Untuk Perkuat Infrastruktur Perdesaan

Bisnis.com, SURABAYA – Jawa Timur resmi mendapat alokasi dana desa senilai Rp2,1 triliun pada tahun ini, dari total anggaran nasional sejumlah Rp21 triliun.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan dana itu ditujukan kepada 7.222 desa di provinsinya. “Dengan dana yang begitu besar, saya minta BPKP Jatim bisa memantau dan mengawal pengelolaannya,” jelasnya, Selasa (7/7/2015).

Hitung-Hitung Dana Desa

Salah satu permasalahan yang selalu menjadi concern di Indonesia adalah pemerataan pembangunan yang sesuai dengan porsinya, saat ini pemerintah sangat memerhatikan pembangunan desa. Undang- undang tentang desa pun telah tertuang pada UU Nomor 6 Tahun 2014. Tidak lama dari sana muncul pula PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. BPS sangat memegang peran penting dalam penetapan dana desa karena beberapa data BPS, salah satunya adalah Indeks Kesulitan Geografis yang berasal dari data Potensi Desa (Podes), dijadikan sumber perhitungan besaran dana desa. Tim VS pun mendatangi sang empunya data, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial. Berikut hasil wawancara Tim VS dengan sang dIrektur, Thoman Pardosi.

Dilantik Jadi Kepala BPKP Jatim, Ketut Diminta Pelototi Dana Desa

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Soekarwo melantik Ketut Suadnyana Merada, sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jatim, Selasa (7/7/2015) di Gedung Negara Grahadi.

Ketut menggantikan Drs. Hotman Napitupulu, Ak., MBA, CFRA, CA, yang dipromosikan menjadi Direktur Pengawasan Industri dan Distribusi pada Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP.

Pendamping Dana Desa Dilarang Terlibat Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tak segan akan memecat pendamping dana desa yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Desember 2015.

"Bagi pendamping yang memanfaatkan dana desa untuk politik, sanksinya dipecat," ujar Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Achmad Erani Yustika, Sabtu (27/6).

Ini 14 Daerah yang Belum Menerima Dana Desa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengingatkan, pentingnya dana desa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu, ia selalu proaktif memantau proses penyaluran dana desa mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa.

“Setiap hari saya selalu meng-up date data terkait penyaluran dana desa, sampai dengan tanggal 30 Juni kemarin sudah 420 kabupaten/kota atau 96,77 persen dari seluruh wilayah se-Indonesia yang sudah menerima transfer tahap I. Berarti tinggal 14 kabupaten/kota yang belum menerima karena belum menyerahkan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagai syarat transfer dana desa,” ujar Marwan, di Jakarta, Kamis (2/7).

Dana Desa Dapat Dikembangkan untuk Berdayakan Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setiap desa diimbau untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan potensinya masing-masing. Sehingga, dana desa dapat digunakan secara tepat guna untuk mengembangkan potensi yang ada di sana menjadi kegiatan produktif yang memajukan desa.

“Saya yakin setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi sesuai dengan sumber daya desa. Saya ingin dana desa dipergunakan untuk mengembangkan menjadi usaha produktif yang bisa menggerakkan ekonomi desa," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar di Jakarta, Ahad (5/7).

Pemda Jangan Memperlambat Transfer Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia diminta agar tidak memperlambat proses transfer dana desa dari Kementerian Keuangan kepada setiap desa yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan dana tersebut.

"Saya harapkan jangan sampai ada miskomunikasi seakan-akan dana desa masih mengendap di pemerintah pusat," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, dalam pernyataan resmi, Selasa (2/6/2015)

DPRD imbau dipending hingga tahun depan, Pemkot Batu disarankan tak tolak bantuan Dana Desa

LENSAINDONESIA.COM: Pemkot Batu disarankan agar tidak menolak Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Saran tersebut disampaikan Ketua Komunitas Batu untuk Demokrasi (KBD), Bagyo Prasasti Prasetyo, Senin (6/7/2015).

“Pemkot Batu tetap harus menerima Dana Desa itu untuk disalurkan ke seluruh desa. Sebab, Dana Desa tersebut sudah dianggarkan di APBN,” terang Bagyo Prasasti Prasetyo

Khawatir Dana Desa Dikorupsi

Oleh: Rusnadi Padjung

JAKARTA, KOMPAS - Sejumlah kalangan mengkhawatirkan dana desa dikorupsi, yang dapat berujung pada terjeratnya banyak aparat desa dalam kasus korupsi.

Tidak ketinggalan, KPK, berdasarkan hasil kajiannya, menunjuk 14 persoalan pengelolaan dana desa yang berpotensi menjadi korupsi. Ke-14 persoalan tersebut di antaranya berhubungan dengan pengawasan, pengaduan masyarakat, pertanggungjawaban, sumber daya manusia, serta monitor dan evaluasi.

Dana Desa Jangan Sampai Berubah Jadi Musibah

Kota Batu, Bhirawa
Keinginan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko menunda penyerapan anggaran dana desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 6,5 milyar tahun ini bukan tanpa alasan. Dia tidak ingin dana desa tersebut berubah dari berkah menjadi musibah karena salah urus dan salah kelola kaena ketidaksiapan piranti di tingkat desa.
“Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat itu, kalau sampai salah kelola bukannya menjadi

Penanganan Pasca Erupsi Kelud dan Banjir Lahar Hujan Desa Pandansari Kec Ngantang Kab Malang ternyata belum Selesai

Bencana Erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada 13 Februari 2014, salah satu desa yang sangat terkapar sangat parah di Kabupaten Malang adalah Desa Pandansari Kecamatan Ngantang. Hal ini disampaikan oleh Parno (47) warga Dusun Plumbang  RT 03 RW 01 Desa Pandansari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang yang sehari-harinya sebagai Petani dan Komunitas Jangkar Kelud Pokja Malang, saat mengikuti Rapat Koordinasi Strategi Implementasi Program Dalam Skema LoA antara UNDP dan BPBD Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Hotel Kartika Wijaya Kota  Batu pada tgl 2 s.d 3 Juli 2015.

Coban Talun Dilengkapi Pusat Pendidikan Bencana

Rabu, 24 Juni 2015, Malang Post

BATU – Kawasan Coban Talun tidak hanya digunakan sebagai destinasi objek wisata baru di Kota Batu. Wana wisata tersebut diharapkan juga menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bencana alam. Wisatawan yang datang ke Coban Talun bisa menikmati pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana ini.

Keinginan Coban Talun dijadikan

Bahan Baku Naik, Pabrik Cincau Kota Batu Tutup

Kota Batu, Bhirawa
Meskipun permintaan meningkat selama bulan Ramadan ini, namun pabrik pembuatan cincau hitam yang ada di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, memilih untuk menghentikan produksinya. Hal ini berkaitan dengan naiknya harga bahan baku berupa janggelan yang harus didatangkan dari luar kota.
Diketahui cincau hitam banyak digunakan oleh para pengusaha kuliner terutama pedagang es baik yang berskala besar maupun berskala kecil seperti Pedagang kaki Lima (PKL). Biasanya,

Pencairan Dana Desa di Kota Batu Terhambat Masalah Perda

Kota Batu, SeputarMalang.Com – Dalam waktu dekat ini pemerintah pusat masih belum dapat mencairkan dana desa di wilayah Kota Batu. Pasalnya kota ini masih belum memliki Perda maupun Perwali yang digunakan untuk mengurus dana desa itu.

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa sudah disebutkan kewajiban adanya Perda maupun Perwali. Intinya bahwa pencairan dana desa tersebut baru bisa terlaksana setelah ada payung hukum.

ER Tak Mundur, Warga Batu Gembira

TIDAK  mundurnya Walikota Batu, Eddy Rumpoko  hingga batas waktu, Jumat (26/6) direspon gembira warga Kota Wisata Batu. Hari Danah Wahyono, salah satu tokoh masyarakat yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Batu ikut bersyukur ER, sapaan akrabnya tetap berada di Kota Batu.
Nanang, sapaan akrabnya, menginginkan ER tetap bisa menjalankan amanah warga Kota Batu hingga akhir jabatan, 2017 nanti. Amanah tersebut disampaikan warga Kota Batu saat Pilkada tahun 2012 lalu. Sehingga, warga sangat  berharap, pilihan mereka  tersebut bisa menyelesaikan tugas hingga akhir jabatan.

Kabupaten/Kota Diminta Segera Salurkan Dana Desa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta agar seluruh kabupaten/kota untuk segera menyalurkan dana desa. Permintaan itu ia sampaikan karena penyaluran dana desa dari pusat ke daerah telah mencapai 96 persen.

Marwan menjelaskan, sampai 30 Juni 2015, dana desa tahap I dari pusat telah disalurkan kepada 420 kabupaten/kota di seluruh

Marwan Perintahkan Kepala Daerah Segera Salurkan Dana Desa

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, mengingatkan pentingnya dana desa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. “Setiap hari saya selalu meng-update data terkait penyaluran dana desa, sampai dengan tanggal 30 Juni, sudah 420 kabupaten/kota atau 96 persen yang sudah menerima transfer dana desa tahap satu dari pemerintah,"ungkap Marwan di Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Penolakan Dana Desa Cederai Hak Rakyat

Kota Batu, Bhirawa
Komunitas Batu untuk Demokrasi (KBD) meminta agar Pemkot Batu tetap menerima Dana Desa untuk disalurkan ke seluruh desa. Pasalnya Dana Desa tersebut sudah dianggarkan oleh APBN sebagaimana amanat UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Tak ada alasan bagi Pemkot Batu untuk menolak Dana Desa dari pemerintah pusat karena bantuan tersebut adalah hak rakyat dan pemerintah desa sebagaimana